* Corresponding Author
Evaluasi Pengelolan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo)
https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.86439 Mario Avit Adriansyah(1*), Suyanto Suyanto(2)
(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, fakultas Ekonomka dan Bisnis,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi praktik perencanaan, implementasi, dan monitoring dana otsus di Kabupaten Yahukimo dan untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi kendala pengelolaan dana otsus bidang pendidikan dan kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan reviu dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik perencanaan implementasi dan monitoring dana otsus bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih kurang tepat sasaran dan masih mempunyai kelemahan karena kesejahteraan OAP belum dicapai mengingat beberapa pro- gram belum, bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena kendala keterbatasan ang- garan. Adapun beberapa kendala Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mengelola dana otsus bidang pendidikan dan kesehatan adalah 1) sasaran program yang belum tepat, 2) program yang diusulkan terkendala pada menu aplikasi otsus, 3) keterbatasan anggaran, 4) wilayah kerja yang luas yang menjadikan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara maksimal, 5) keterlambatan transfer dana otsus dari pusat, 6) keterbatasan pengetahuan SDM sehingga kurang memahami pengaturan pengelolaan dana otsus hingga menyebabkan tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai secara optimal.Penelitian ini menggunakan stewardship theory atau teori stewardship. Teori stewardship merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait di dalamnya. Konsep kebersamaan (collectivity), kemitraan pemberdayaan (empowerement), saling percaya, dan pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan ini.Penelitian ini memiliki keterbatasan berkenaan dengan gambaran pengelolaan dana otsus di Kabupaten Yahukimo karena pada saat penelitian ini dilakukan beberapa pegawai SKPD/OPD telah dimutasi dan juga tidak bersedia diwawancarai sehingga peneliti hanya dapat melakukan wawancara dengan informan yang bertugas saat ini.Kata kunci: Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Pendidikan, Kesehatan.
Full Text:
PDFReferences
Agustinus, John. 2013. “Phenomoenology Study on Financial Performance and Management Accountability of Special Autonomy Funds Allocated for Educa- tion at the Province of Papua, Indone- sia.” Gadjah Mada International Jour- nal of Business 15, no. 1 (March): 79. https://doi.org/10.22146/gamaijb.5403 Anderson, Claire. 2010. Presenting and Evalu- ating
Qualitative Research. Bappenas, Direktorat Pengembangan Wilayah. 2020. Pembangunan Daerah Dalam Angka Tahun 2020 - Papua. Blondel, and Thiebault. 2009. Political Leader- ship, Parties, and Citizens. BPK RI. 2021. “PENDAPAT BPK PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT 2021.”
BPKAD Provinsi Papua. 2020. “Dana Otsus,” 2020. https://bpkad.papua.go.id/dana- otsus.htm. BPS Yahukimo. 2021. “BPS Yahukimo.” Https://Yahukimokab.Bps.Go.Id/ (blog). 2021.
Cahyaningsih, Annisa, and Ardyanto Fitrady. 2019. “The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia.” Economics & So- ciology 12, no. 2 (June): 48–63. https://doi.org/10.14254/2071- 789X.2019/12-2/3. Creswell, John W. 2014. Research Design:
Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches. 4th edition. Cal- ifornia: SAGE Publishing. detikedu. 2019.
“Mendikbud Nadiem, Akses Pendidikan Di Pedalaman Papua Butuh Bantuan,” 2019. https://www.detik.com/edu/sekolah/d- 4813105/mendikbud-nadiem-akses- pendidikan-di-pedalaman-papua-bu- tuh-bantuan. Dokumen Realisasi Dana Otsus Kabupaten Ya- hukimo.
Donalson, Lex, and James Davis. 1991. “Stew- ardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Re- turns.” Australian Journal of Manage- ment, 49–64.
hadi, syamsul, Andi Wijajanto, Rori Permadi, Nurul Rochayati, Supriyanto, Suzanne Maria, and Wahyu Adinata. 2007. Dis- integrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hennink, Monique, Inge Hutter, and Ajay Bai- ley. 2011. Qualitative Reseach Methods. Hill, Hal, ed. 2014. “18. Development in Papua after Special Autonomy.” In Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia, 433–59. ISEAS Publishing. 17 https://doi.org/10.1355/978981451917 5-025.
Huda, Ni’matul. 2014. Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Daerah Otonomi Khusus. Cetakan 1. Bandung: Nusa Media. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2020.
Jaweng, Endi Robert. 2011. “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” 40. Jubi. 2019. “Dana Otsus Dialihkan Untuk PON 2020,” 2019. https://arsip.jubi.id/dana- otsus-dialihkan-untuk-pon-2020/. Kabupaten Yahukimo Dalam Angka 2020 .
Kharisma, Virgie Delawillia, Palupi Lindiasari Samputra, and Payiz Zawahir Muntaha. 2020. “Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.” Journal Publicuho 3, no. 1 (March): 1. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.1139 2.
Kompas. 2019. “Ratusan Ribu Warga Pedesaan Papua Terjerat Kemiskinan,” 2019. https://www.kompas.id/baca/nusan- tara/2020/01/15/ratusan-ribu-warga- pedesaan-papua-terjerat-kemiskinan.
Kompas.com. 2019. “13 Warga Di Yahukimo Papua Meninggal Karena Sakit, Petugas Medis Tak Ada Di Lokasi,” 2019. https://pem- ilu.kompas.com/read/2019/07/01/1605 2321/13-warga-di-yahukimo-papua- meninggal-karena-sakit-petugas- medis-tak-ada-di.
Kumparannews. 2018. “Melindungi Masa De- pan Papua,” 2018. https://kumparan.com/kumparan- news/melindungi-masa-depan-papua.
Nasution, DIto Aditia, Galih Supraja, and Anissa Fajariah Damanik. 2022. “Im- plementasi Surat Perintah Membayar Berbasis Kinerja Pada Sektor Publik Di Indonesia.” E-Jurnal Akuntansi 32: 1477–91.
Pasoloran, Oktovianus, and Firdaus Abdul Rah- man. 2001. “Teori Stewardship : Tin- jauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Pub- lik.” 2001, 2, 3: 418–32.
Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ya- hukimo Tahun Anggaran 2019. Peraturan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 41 Tahun 2020 tentang tentang Penga- lokasian Dana Otonomi Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No- mor 13 Tahun 2016 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keu- angan Dana Otonomi Khusus. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keu- angan Dana Otonomi Khusus.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perobahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya.
Podrug, Najla. 2011. “The Strategic Role of Managerial Stewardship Behaviour for Achieving Corporate Citizenship.” Ekonomski Pregled 62: 7–8. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Yahukimo 2019-2020.
Romli, Lili. 2006. “Papua Menggugat : Jurnal Penelitian Politik.” LIPI Press. Solossaa, Jacobus. 2005. Otonomi Khusus Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sugiyono. 2019. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Tarlton, Charles D. 1965. “Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation.” 27, no. The Journal of Politics: 861–74.
Tatogo, Makaria, Theo Allo Layuk, and Boni- fasia Elitha Bharanti. 2018. “PENGEL- OLAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KA- BUPATEN NABIRE.” KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah) 3, no. 2 (August). https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.70 8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
Wehner, Joachim H. 2000. “Asymmetrical De- volution.”
DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v11i3.86439
Article Metrics
Abstract views : 188
| 
views : 481
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
2302 - 1500