ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang)

https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59282

Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas(1*), Zuni Barokah(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Negara ialah pelaporan keuangan yang kualitasnya akan dinilai oleh BPK melalui opini yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 188 pemerintah daerah belum WTP dikarenakan akun aset tetap, salah satu di antaranya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang menerima opini WDP sejak tahun awal pemeriksaan sampai dengan tahun 2015 dengan pengecualian penyajian aset tetap dan temuan SPI penyajian dan penatausahaan aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dengan alat analisis berupa analisis data tekstual dan analisis deskriptif persentase. Data penelitian ini berasal dari wawancara, dokumen serta observasi. Penelitian dimulai penyusunan instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan panduan penilaian kesesuaian terhadap standar dan regulasi. Tujuan penelitian ini ialah memahami proses penatausahaan aset tetap hingga terbentuk neraca, menilai seberapa sesuai proses tersebut dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kendala serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar pencatatan dan penatausahaan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap hingga menjadi neraca di Pemkab Batang dilakukan mulai dari catatan akuntansi pada saat pembayaran (khusus untuk perolehan dari belanja modal) dilanjutkan dengan perekaman catatan teknis pada SIMDA BMD menu penatausahaan untuk semua aset tetap di akhir periode pelaporan. Tingkat kesesuaian proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap terhadap standar akuntansi dan regulasi hanya sebesar 30% dengan kendala terbesar terdiri dari kendala SDM, kendala yang berasal dari komitmen, kendala aplikasi, kendala peraturan, kendala komunikasi dan keterbatasan waktu. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, memperbaiki peraturan dan menjaga ketertiban pelaksanaannya, mengembangkan aplikasi agar lebih sesuai kebutuhan termasuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan komitmen dan komunikasi antar pihak terkait.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm,aset tetap, Barang Milik Daerah (BMD), pencatatan aset tetap, penatausahaan aset tetap, penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), laporan keuangan

Full Text:

PDF


References

Assey, Theopil Benedict, Khamis Kalegele, dan Bukaza Chachage. 2017. “Factors Influencing Fixed Asset Losses in Local Government Authorities in Tanzania.” African Journal of Business Management Vol. 11(4) pp. 69-73.Biondi, Lucia dan Irvine Lapsley. 2014. “Accounting, Transparency and Governance: the Heritage Assets Problem.” Qualitative Research in Accounting & Management Vol. 11 No. 2. pp. 146-164.Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. Jakarta: BPK RI,.-----. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015. (AS Ahmad, Penanggung Jawab Pemeriksaan). Jawa Tengah: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.Byrne, Peter. 1994. “The Review of Local Government The Effects on the Management of Property Assets.” Property Management Vol. 12 No. 3. pp 5 – 8.Creswell, John. 2014. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Edisi Keempat, transl. Achmad Fawaid dan Rinayanti Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Dent, Peter. 1997. “Managing Public Setor Property Assets: The Valuation Issues.” Property Management Vol. 15 No. 4. pp 226 - 233.Epps, William. 1979. ‘How Richmond County Learned Fixed-Asset Management’, Management Accounting (pre-1986) Vol. 61 No. 4. pp. 34.Gibbs, Graham. 2007. “Analyzing Qualitative Data. Dalam U. Flick (Ed.).” Dikutip dalam John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Edisi Keempat. (California, SAGE Publications, 2014).Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.Hasbi, Muhammad, Hanis Bambang Trigunarsyah dan Connie Susilawati. 2011. “The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government, A Case Study in South Sulawesi Province.” Journal of Corporate Real Estate Vol. 13 No. 1. pp. 36 – 47.Hauliyah, Siti Lailatul. 2016. “Evaluasi Implementasi Penatausahaan Persediaan dan Aset Tetap Studi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten”, Tesis Magister Akuntansi, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. Qualitative Research Methods, United Kingdom: SAGE Publications.IFAC. 2016. IPSAS Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements Vol I. Diakses pada 26 Maret 2017. http://www.ifac.org/publications-resources/2016-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncementsKeuangan Negara. 2016. Wawancara oleh Majalah Keuangan Negara, 28 November. Diakses pada 2 Maret 2017. http://keuangan.co/sukses-transparansi-anggaran-kabupaten-batang/.Mavrodin, Valentin dan Vasile Ilie. 2014. “Opinions on the Government Assets Evaluation.” Theoretical and Applied Economics Volume XXI No. 6. pp. 111-120.Mulyana, Imam. 2010. Manajemen dan Kehidupan Manusia, Kumpulan Artikel Populer Bidang Manajemen Bisnis dan Kehidupan Manusia. Volume 1. Diakses pada 18 Maret 2017. https://books.google.co.id/books?id=Wcy1sDN0gZ0C&pg=PA96&dq=#v=onepage&q&f=false.Ni’mah, Ziadatun. 2016. “Analisis Pengakuan Aset Tetap Berbasis Akrual pada Lima Kabupaten/Kota”, Tesis Magister22Akuntansi, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.Pemerintah Kabubaten Batang. 2017. SKPD Profil Badan, Dinas, Kantor & Lembaga Teknis. Diakses pada 16 Februari 2017. http://batangkab.go.id/?p=5&id=skpd.Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Pergar, Petra dan Matija Polajnar. 2013. “A Decision Model for Integration of the Fixed Assets Register and Technical Register of Public Service Infrastructure”, Geodetski vestnik Vol. 57 No. 2. pp. 286 – 298.Prihadi, Toto. 2013. Capital Budgeting & Fixed Asset Management, Jakarta: Penerbit PPM.Ritonga, Irwan Taufik 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.Suwardjono. 2014. Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: BPFE.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Vanier, Dana. (2001). “Why Industry Needs Asset Management Tools”. Journal of Computing in Civil Engineering Vol. 15 No.1. pp. 35 – 43. Dikutip dalam Petra Pergar, dan Matija Polajnar, A Decision Model for Integration of the Fixed Assets Register and Technical Register of Public Service Infrastructure (Geodetski vestnik 57/2, 2013)Walker, Robert, Frank Clarke, dan Graeme Dean. 1998. “Reporting on The State of Infrastructure by Local Government.” Accounting Auditing & Accountability Journal Vol. 12 No. 4. pp. 441-458.Widya, Elli. 2013. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.Widyaningrum, Herlina. 2011. “Evaluasi Prosedur Akuntansi Aset Tetap (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2009)”, Tesis Magister Akuntansi, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.Xerri, Matthew, Silvia Nelson, Yvonne Brunetto, dan Stuart Reid 2015. “NPM and Change Management in Asset Management Organisations.” Journal of Organizational Change Management Vol. 28 No. 4. pp. 641-655.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59282

Article Metrics

Abstract views : 2269 | views : 7860

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500