EVALUASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP)

https://doi.org/10.22146/abis.v3i4.59251

Earlyninda Ayu Listyanti(1*)

(1) Maksi FEB UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


The purpose of this study is to evaluate the management of local property in the Government of Cilacap Regency. The result of the evaluation resulted in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency with Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 on the guidance of the management of regional property, the factors causing the problem of management of local property in Cilacap Regency, and giving recommendation improvement for the management of the property area. The result of the observation states that there is an increase in the suitability of the management of regional property in the Government of Cilacap Regency from 2015 to 2016. From the interviews, the factors causing the problem of management of regional goods are among others Human resources, leadership, management of regional property, system, Inspectorate of Cilacap Regency Government, and BPKP

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm,evaluation, management of regional property.

Full Text:

PDF


References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara.Jakarta.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Cilacap TA2015 dan 2016 (Semester I) di Cilacap. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa TengahBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.Bastian, I., 2014. Audit Sektor Publik.Salemba Empat. Jakarta.Bryan, Carolie dan Louis G. White., 1987.Manajemen Pembangunan untukNegara Berkembang. LP3ES. Jakarta.Tersedia di:http://budidarma.com/2012/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam-penelitian.html(Diakses 23 Februari 2017)Creswell, J., 2014. Research Design:Qualitative, Quantitative, and MixedApproaches. SAGE Publications,Thousand Oaks, California.Hasni, J.A., 2012. Evaluasi Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah). Gadjah Mada. Yogyakarta.Hennink, M., Hutter, L., Bailey, A., 2011.Qualitative Research Methods. SagePublications Ltd, London.Hermawan, R.T., 2015. Faktor-faktor yangMempengaruhi Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap. Gadjah Mada. Yogyakarta.Ikhwanto, Y., 2016. Pengembangan Desain Instrumen Pemantauan dan EvaluasiListyanti, 2016Listyanti, 2016Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah. Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Kabupaten Cilacap, 2015. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/120/34/Tahun2015 tentang Program KerjaPengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Cilacap Tahun 2015.Kabupaten Cilacap, 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.Kabupaten Cilacap, 2016. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.Kurniawan, Y., 2015. Analisa Kendala Penerapan Penyusutan Aset TetapPemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Murkana, HS., 1999. ManajemenInventarisasi Barang Daerah: StudiKasus: Pengelolaan/Inventarisasi Aset(Barang) Milik/dikuasai PemerintahDaerah Khusus Ibukota Jakarta.Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Novita, A, Carroline, 2014. Analisis ProsedurPengelolaan Aset Pemerintah DaerahProvinsi Papua. Universitas GadjahMada. Yogyakarta.Nur, U.M., 2014. Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, danOlahraga Pemerintah Kabupaten Pontianak. Gadjah Mada. YogyakartaRepublik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.Republik Indonesia, 2003. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara.Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.Republik Indonesia, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.Republik Indonesia, 2014. Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.Republik Indonesia, 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Vijay, R.Z., 2015. Evaluasi Pengelolaan AsetTetap pada KementerianListyanti, 2016Listyanti, 2016Negara/Lembaga. Gadjah Mada.Yogyakarta.Sugiyono, 2015. Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif dan R&D.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v3i4.59251

Article Metrics

Abstract views : 1295 | views : 1387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500