(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 di Indonesia. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif deskriptif. Instrumen penilaian yang digunakan pada penelitianini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yaitu sebanyak lima belas kriteriawajib yang terdiri dari enam puluh sembilan sub kriteria. Data yang digunakan adalahdata sekunder yaitu LKPD tahun anggaran 2016 sebanyak 69 LKPD dengan teknikpengambilan sampel stratified random sampling. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 36,23%dengan tingkat pengungkapan tertinggi 56,52% dan terendah 18,84%. Tidak terdapatperbedaan tingkat pengungkapan antara LKPD dengan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta WDP dan TidakMemberi Pendapat (TMP), namun terdapat perbedaan antara opini WTP dan TMP. Haltersebut memiliki arti bahwa BPK belum menetapkan pisah batas yang jelas untuktingkat pengungkapan dalam merumuskan opini. Berdasarkan laporan keuangan,tingkat pengungkapan LKPD dari yang tertinggi hingga terendah yaitu Laporan ArusKas sebesar 60,39%, Laporan Realisasi Anggaran sebesar 57,48%, LaporanOperasional sebesar 51,93%, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebesar49,28%, Laporan Perubahan Ekuitas sebesar 46,38%, dan Neraca sebesar 26,49%.
Badan Pemeriksa Keuangan.2012. Buletin Teknis Nomor1301 Pelaporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuanganPemerintah.Chariri, A., Ghozali, I. 2003. TeoriAkuntansi. Semarang. BP Undip.Creswell, John W. 2014. ResearchDesign: Qualitative,Quantitative, and MixedMethods Approaches. 4thEdition. California.SagePublications.Halim, A. dan Abdullah, S. 2006.Hubungan dan MasalahKeagenan diPemerintahan Daerah:Sebuah PeluangPenelitian Anggaran danAkuntansi. Jurnal AkuntansiPemerintahan. Vol. 2, No. 1.Iqbal, Mohammad. 2016. ApakahKecukupan PengungkapanLaporan Keuangan PemerintahDaerah Dipertimbangkan dalamFormulasi Opini BPK?. Tesis.Universitas Gadjah Mada.Mardiasmo. 2002. Akuntansi SektorPublik. Yogyakarta. Andi.Republik Indonesia. 2003.Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara.Republik Indonesia. 2004.Undang-Undang Nomor15Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan Dan TanggungJawab Keuangan Negara.Republik Indonesia. 2010. PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan.Ritonga, I.T. 2010. Reviu LaporanKeuangan Pemerintah Daerah.Lembaga Kajian ManajemenPemerintah Daerah. Yogyakarta.Ritonga, I.T., dan Suhartono, E. 2012.Akuntansi keuangandaerah. Lembaga KajianManajemenPemerintah Daerah. Yogyakarta.Sutono, Imam Agus. 2016. AnalisisTingkat Pengungkapan AkunAset Tetap dalam LaporanKeuangan Pemerintah Daerah SeJawa dan Bali. Tesis.Universitas Gadjah Mada.Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi:Perekayasaan PelaporanKeuangan. Edisi Ketiga. BPFE.Yogyakarta.Suwarjono, Puji. 2016. Analisis TingkatPengungkapan Akun Persediaandalam Laporan KeuanganPemerintah Daerah Di Jawa.Tesis. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.Zimmerman, J. L. 1977. The MunicipalAccounting Maze: An Analysisof Political Incentives. Journal ofAccounting Research
* Corresponding Author
https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59085 
Abstract views : 1160
| 
views : 3652
