EVALUASI PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR)

https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59071

Aji Kusyanuarto(1*), Rusdi Akbar(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) membawa perubahan besar dalam pelaksanaan peran
Aparat Intern pemerintah Indonesia (APIP). Peran APIP yang sebelumnya sebagai
pemberi keyakinan saja bertambah menjadi peran konsultansi yang dirancang
untuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Peran konsultansi yang
optimal harus dapat memenuhi empat kriteria yang terdapat dalam Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Empat kriteria peran konsultansi tersebut
menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) dalam
penilaiannya. Dari empat kriteria penilaian mandiri, Inspektorat Kabupaten Paser
baru memenuhi dua kriteria yang ada sehingga peran konsultansi yang dilakukan
belum optimal,
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Paser dalam pelaksanaan peran konsultansi
yang belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi
kasus dan metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat
tersebut adalah kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia
(auditor), kurangnya jumlah auditor, pedoman atau kebijakan pengawasan yang
masih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan masih
kurang kuat.

Keywords


Peran konsultansi, IACM, APIP, Inspektorat Kabupaten Paser, Abis, Maksi, Feb, Ugm,

Full Text:

PDF


References

DAFTAR PUSTAKAArens, A.A., Elder, R.J., Beasley,M.S., 2008. Auditing andAssurance Services : AnIntegrated Approach, 15thed. Pearson EducationIntenational, Inc, New Jersey.Asosiasi Auditor Intern PemerintahIndonesia, 2013. StandarAudit Intern PemerintahIndonesia (SAIPI). Jakarta.Akbar, Rusdi., Pilcher, R.A., Perrin,Brian., 2012. PerformanceMeasurement in Indonesia:The Case of LocalGovernment, PacificAccounting Review. Vol. 24,No. 3, pp. 262-291.Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, 2016.Laporan PenilaianKapabilitas APIP.Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, 2015.Peraturan Kepala BPKPNomor 6 Tahun 2015 tentangGrand Design PeningkatanKapabilitas APIP Tahun2015-2019.Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, 2015.Peraturan Kepala BPKPNomor 16 Tahun 2015tentang Pedoman TeknisPeningkatan KapabilitasAPIP.18Bastian, I., 2001. Akuntansi SektorPublik Indonesia. PusatPengembangan Akuntansi,Fakultas EkonomiUniversitas Gadjah Mada.Bastian, I., 2014. Audit Sektor Publik. Edisi ke-3, PenerbitSalemba Empat, Jakarta.Brinkerhoff, Robert., 2003. TheSuccess Case Method .Berrett-Koehler, SanFrancisco.Creswell, J., 2014. Research Design:Qualitative, Quantitative, andMixed Method Approaches,4th Edition. SAGE, ThousandOaks California.Harun., An, Yi., Kahar, Abdul.,2013. Implementation andChallenges of IntroducingNPM and AccrualAccounting in IndonesianLocal Government: Moneyand Management.Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A.,2011. Qualitative ResearchMethods, 1st Edition. SAGE,California.Inspektorat Kabupaten Paser, 2016.Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT).Inspektorat Kabupaten Paser, 2016.Rencana Stratejik(Renstra)Tahun 2016-2021Inspektorat Kabupaten Paser.Kalembu, C.D., 2016. EvaluasiPeran Inspektorat KabupatenSumba Barat Daya SebagaiAparat Pengawas InternPemerintah. Program StudiMagister AkuntansiUniversitas Gadjah Mada,Yogyakarta.Tesis.Kementerian Dalam Negeri, 2007.Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 23 Tahun2007 tentang Pedoman TataCara Pengawasan atasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah.Kementerian Pendayagunaan danAparatur Negara, 2008.PER/05/M.PAN03/2008tentang Standar Audit AparatPengawasan InternPemerintah.Kent, D., Sherer, M., Turley, S.,1985. Current Issues inAuditing, Harper & RowPublisher. London.Mardiasmo., 2005. Akuntansi SektorPublik. Penerbit Andi,Yogyakarta.Moeller, R., 2009. Brink’s ModernInternal Auditing. John Wiley& Sons Inc, New York.Rahmat, S., 2010. Analisis PeranInspektorat Jenderal SebagaiAparat Pengawasan InternalKementerian/LembagaDalam MeningkatkanKualitas Laporan KeuanganKementerian/Lembaga (Studipada KementerianKeuangan). Program StudiMagister AkuntansiUniversitas Indonesia,Jakarta. TesisRamamoorti, S., 2016. InternalAuditing: History, Evolution,and Prospects. The Instituteof Internal Auditors ResearchFoundation, 1 - 23.Republik Indonesia, 2015. PeraturanPresiden Nomor 2 Tahun2015 tentang RencanaPembangunan JangkaMenengah Nasional(RPJMN) Tahun 2015-2019.Republik Indonesia, 2004. UndangUndang Nomor 1 Tahun 200419tentang PerbendaharaanNegara.Republik Indonesia, 2008. PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang SistemPengendalian InternPemerintah.Roberts, J., Scapens, R., 1985.Accounting, Organizationsand Society . Volume 10,Issue 4, 443-456.Sawyer, B. I., 2005. Sawyer InternalAuditing. 5th Edition,Ssalemba Empat. Jakarta.Selim, G., Woodward, S., Allegrini,M., 2009. Internal Auditingand Consulting Practice: AComparison betweenUK/Ireland and Italy. Int. J.Audit. 13, 9–25.Simanjuntak, B.H., 2015. GrandDesain PeningkatanKapabilitas APIP.Dipaparkan dalam RapatKoordinasi NasionalPengawasan InternPemerintah.Sinclair, Amanda., 1995. TheChameleon of Accountability:Forms and Disclosure,Accounting, Organization,and Society.Sugiyono, 2016. MemahamiPenelitian Kualitatif.Alfabeta, Bandung.Suriza, N., 2017. Analisis PerananInspektorat DalamMenjalankan FungsiPengawas Intern Pemerintah(Studi Kasus PadaInspektorat KabupatenGunungkidul). Program StudiMagister AkuntansiUniversitas Gadjah Mada,Yogyakarta. TesisSusetya, C.M., 2016. PerwujudanPeran Aparat PengawasanIntern Yang Efektif.The Institute of Internal Auditors,2012. International Standardsfor the Professional Practiceof Internal Auditing.The Institute of Internal AuditorsResearch Foundation, 2009.Internal Audit CapabilityModel (IA-CM) for PublicSector.Wang, X., 2002. AssessingAdministrativeAccountability. Volume 3issue 3, 350-370, SAGE.Yakobus., 2008. ImplementasiPenyelenggaraanPemerintahan DaerahBerdasarkan PP Nomor 79Tahun 2005 di KabupatenSanggau. Program MagisterIlmu Hukum UniversitasDiponegoro, Semarang. TesisYin, R.K., 2014. Studi Kasus: Desaindan Metode. Rajawali Pers,Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59071

Article Metrics

Abstract views : 2358 | views : 5301

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500