ANALISIS KEEFEKTIFAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN KORUPSI (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bekasi)
![](/public/site/images/admin/icons/icon-doi.png)
Putri Catalya(1*), Slamet Sugiri(2)
(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Abstrak
Tujuan—Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan analitis dan tujuan aplikatif. Tujuan analitisnya adalah menganalisis keefektifan upaya pemerintah untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengendalian korupsi. Sedangkan tujuan aplikatif adalah menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan yang dapat dikembangkan menjadi solusi demi terwujudnya sebuah sistem pengendalian korupsi yang efektif.
Desain/Metodologi/Pendekatan—Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi kasus untuk memecahkan masalah melalui aplikasi teori kerangka analitikal program dan kebijakan antikorupsi (Arvis et.al.(2003), Bolongaita et.al.(2004), Albrecht et.al.(2012)) dan kerangka model Fraud Control Plan (BPKP, 2006). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil shorter case study interview kepada informan kunci dan survey interviews in case study kepada para pegawai d lingkungan entitas objek dan masyarakat. Data sekunder didapatkan dari hasil walkthrough ke sistem pelayanan, observasi kegiatan pelayanan, penelusuran internet, dokumen dan wadah publikasi lainnya
Temuan—Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun sistem pengendalian korupsi berada pada level 3 dengan kategori “Cukup”. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Pencegahan yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih lebih berfokus pada penataan regulasi tentang kode etik dan standar disiplin pegawai (Conduct and Disciplinary Standard) dimana skor yang didapatkan dari hasil penilaian adalah mencapai level 4, level tertinggi dari atribut strategi pencegahan korupsi yang lain. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Pendeteksian yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi pendeteksian korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi berada pada level 3 dengan kategori “Cukup”. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Penindakan yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi penindakan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih lebih berfokus pada upaya pemenuhan kelayakan atribut Standar Investigasi (Investigation Standard) dimana skor yang didapatkan dari hasil penilaian adalah mencapai level 3, level tertinggi dari atribut strategi penindakan korupsi yang lain.
Batasan/Implikasi—Penelitian ini memiliki implikasi pada akademisi, praktisi pemerintahan, dan entitas pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Kota Bekasi) dalam menentukan strategi pengendalian korupsi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi dan menindak korupsi secara terpadu dan simultan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan informasi di luar data yang bisa didapatkan peneliti dan pembahasan hanya terbatas pada resiko spesifik pada sektor pelayanan publik.
Originalitas/Nilai—Strategi pengendalian korupsi yang efektif dan simultan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepaduan ketiga dimensi (pencegahan, pendeteksian dan penindakan) serta melibatkan partisipasi dari semua pihak baik internal pemerintah (manajemen, pegawai dan stakeholders) maupun eksternal (pelanggan dan masyarakat). Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang melakukan studi kasus pada keefektifan upaya pengendalian korupsi yang dijalankan pemerintah daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Referensi Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. South-Western USA: Cengage Learning. Aman, Taufiq Tjadi. 2016. Pungutan Liar (Pungli). Palu : TOPEGUGU Edisi Desember 2016, hlm.5-8. Antaranews.com (2017, 20 November). Pemkot Bekasi Bersiap Sambut Kedatangan 200 Investor. Diunduh pada 25 Maret 2019, dari Antara Megapolitan: https://megapolitan.antaranews.com Antaranews.com. (2018, 7 Juni). Pelayanan Perizinan Bekasi Raih Predikat Terbaik Jabar. Diunduh pada 20 Maret 2019, dari Antaranews Megapolitan: https://megapolitan.antaranews.com. Arvis, J.-F., & Berenbeim, R. E. (2003). Fighting Corruption in East Asia: Solutions from the Private Sector. Washington DC: The World Bank. Bachtiar, E. (2012). Kasus-Kasus Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat. Bolongaita, E., & Bhargaya, V. (2004). Challenging Corruption in Asia. Washington, DC: The World Bank. BPK RI. (2018, 28 Mei). Berita Utama: Ketua BPK Serahkan LHP LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. Diunduh pada 7 Desember 2018, dari BPK RI: www.bpk.go.id/news/ketua-bpk-serahkan-lhp-lkpd-provinsi-jawa-barat-tahun anggaran-2017. BPKP. (2006). Buku Pedoman Program Anti Korupsi BPKP. Jakarta: BPKP Creswell, J. M. (2018). Research Design : Penelitian Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. djkn.kemenkeu.go.id. (2019, 21 Januari). Pemkot Bekasi Lakukan Studi Tiru ke KPKNL Bekasi.Diunduh pada 25 Maret 2019, dari Berita DJKN: https://www.djkn.kemenkeu.go.id. Kementerian Perindustrian RI. (2012, Maret). Majalah Pengawasan SOLUSI No. 1 Vol. 2 ISSN: 2088-0073. Priiiit.....Jangan Curang! , hlm. 14-19. Kontan.co.id. (2017, 22 November). Korupsi dalam Perizinan Usaha Masih Merajalela. Diunduh pada 25 Maret 2019, dari Kontan.co.id: https://nasional. kontan.co.id Lubis, H., & Huseini, M. (1987). Pengukuran Efektivitas Organisasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Okezone.com. (2016, 28 Desember). Pengembang Ungkap Pungli Terbesar Ada di Biaya Perizinan. Diunduh pada 25 Maret 2019, dari OkeFinance: https://economy. okezone.com. Pantell, R. H. (1976). Technique of Environmental System Analysis. Canada-USA: John Wiley & Sons, Inc. PikiranRakyat.com. (2016, 17 November) Ini 7 Pelayanan Publik Paling Rawan Pungli. Diunduh pada 25 Maret 2019, dari PikiranRakyat: https://www.pikiran-rakyat.com. Salim, P., & Salim, Y. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. Satgas Saber Pungli. (2017). Dampak Pungutan Liar Dalam Layanan Publik, Workshop "Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik. (12 Januari 2017) Scott, W. R. (2004). Institutional Theory : Contributing to A Theoretical Research Program. In K. G. Hitt, Great Minds in Management: The Process of Theory Development. Oxford UK: Oxford University Press. Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. New Jersey USA: John Wiley & Sons, Inc. Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Bandung: Erlangga. Tampubolon, M. P. (2008). Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. tribunnews.com. (2018, 13 Juli) Kota Bekasi Masuk Sembilan Kota Pelayanan Terbaik se-Indonesia. Diunduh pada 25 Maret 2019, dari TribunJakarta.com: https://jakarta. tribunnews.com. Tuanakotta, T. M. (2017). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat. Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods. California: SAGE Publications, Inc.
![](/public/site/images/admin/icons/icon-doi.png)
Article Metrics
![](/public/site/images/admin/icons/icon-graph.png)
![](/public/site/images/admin/icons/icon-pdf.png)
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
2302 - 1500