PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI NUSA CENINGAN, KLUNGKUNG, BALI (The Indigenous Society Perception towards The Reghional Spatial Planning Implementation In Nusa Ceningan, Klungkung, Bali)

Abstract

ABSTRAK

Pembangunan Bali tidak dipisahkan dari Trihita Karana (Parhyangan, Palemahan dan Pawongan), karena sejak abad X orang Bali telah memiliki perencanaan spasialnya yang diaplikasikan pada pemukiman tradisional. Kemunculan gagasan perencanaan spasial oleh pemerintah berimplikasi pada pengelolaan konversi pola spasial, dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak masyarakat adat, termasuk aspek fisik, sosio ekonomik, dan sosial budaya. Nusa Ceningan merupakan bagian daerah pengembangan Nusa Penida, dipilih sebagai daerah penelitian dengan dasar pertimbangan dikotomi perencanaan spasial. Konflik pengguna spasial yang terdiri atas elit pemerintah, elit ekonomi dan elit masyarakat (adat) disebabkan oleh adanya dikotomi kepentingan dari masyarakat adat dan gagasan pemerintah dalam perencanaan spasial. Masyarakat adat dilihat hanya sebagai objek (subordinat) dibandingkan dengan pemerintah karena otoritas pemerintah selalu dominan dalam perencanaan spasial. Dengan demikian kepentingan masyarakat adat sering kali dikalahkan dan dimarginalisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip trianggulasi. Data dikumpulkan dengan metode survei, wawancara yang mendalam, FGD, dan dokumen terdahulu. Data dianalisis secara kuantitatif dengan tabel single frekuency untuk menentukan fenomena, ekspresi dan variabel dominan. Selanjutnya variabel dominan tersebut dieksplorasi melalui metode kualitatif. Konversi pola spasial dan pengelolaan sumberdaya alam memiliki pengaruh terhadap struktur fisik konversi ruang tradisional dan perubahan sosial budaya diantara komponen parhyangan, palemahan dan pawongan.

ABSTRACT

Bali development areas are unseperated from trihita karana (parhyanga, palemahan and pawongan) terms, because since 10th century Balinese have had their own spatial planning which applied on the traditional housing. The emergence of government idea’s on spatial planning have implicated the spatial pattern conversion management and natural resources exploitation that damage the indigeneous society, including the physical, socio-economic and socio-culture aspects. Nusa Ceningan constitutes Nusa Penida developing areas in this research is purposively chosen with the spatial planning dichotomies concideration. The conflict of the spatial users consists of the elite government, elite economic (nongovernment) and elite society (indigenous) are caused by the both dichotomies interest of the indigenous society and government idea’s on spatial planning respectively. The indigenous society are seen as the object (subordinate) as opposed to the government because its authority are always become a subject (dominant) of spatial planning, so that the indigenous society interest are negated and finally be marginalized. The research method applies the combination of both qualitative and qualitative approaches with triangulation principle. The qualitative and qualitative data were both collected by survey method, depth interview, focused group discussion and document over view. Data were analyzed quantitatively by single frequency table to find out the fenomena, expression and dominant variable are explored through qualitative data and be analyzed by qualitative description. The spatial pattern conversion and natural resources management have influences the physical structure of traditional space conversion and socioculture shifting among the parhangan, palemahan and pawongan components.