2024-03-29T07:25:17Z
https://journal.ugm.ac.id/index/oai
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6845
2015-08-12T04:17:32Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap
Mediaswati, Rina
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap
Sidik, Fajar
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6845
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6846
2015-08-12T04:18:54Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang
Aprizal, Aprizal
Pemerintah Kota Pangkalpinang
Purba, Jon Roi Tua
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6846
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6847
2016-05-11T02:47:55Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tarigan, Erwinton Putra Antonius
Inspektorat Kabupaten Karo
Nurtanzila, Lastria
Program Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik
Array
Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6847
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6848
2015-08-12T04:38:28Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah
Sugiharta, Sri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pamungkas, Tree Setiawan
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6848
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6849
2015-08-12T06:09:39Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa
Nurhidayati, Sri
Universitas Samawa
Array
Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6849
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6850
2015-08-12T06:12:15Z
jkap:ART
"130518 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan
Edison, Edison
Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang
Array
Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6850
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 1 (2013): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6851
2016-05-11T02:47:28Z
jkap:ART
"131119 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional
Fatimah, Mira
Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang
Afifuddin, Mohammad
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Artikel ini membahas pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pedagang pasar yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSP3Y) untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah gempuran sektor ritel modern. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai siasat FSP3Y dalam mempertahankan esksistensi pasar tradisonal dengan menggunakan modal sosial yang mereka miliki. Latar belakang pilihan menggunakan modal sosial didasari oleh fakta tidak efektifnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengontrol laju perkembangan ritel modern yang berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta. Dalam proses mengumpulkan maupun menggali data dan informasi dipilih metode penelitian kualitatif berupa studi kasus, serta menggunakan perspektif fenomenologi. Selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan pedagang pasar ketika mereka berhasil mengkonsolidasikan diri dalam kelompok kolektif seperti FSP3Y. Terbukti FSP3Y memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan daya saing pasar tradisional. Kehadiran FSP3Y justru lebih optimal dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisonal dibandingkan pemerintah. Penyebabnya FSP3Y mampu mentransformasi modal sosial pedagang menjadi energi positif (modal sosial bersama) untuk secara kolektif membenahi dan meningkatkan daya saing pasar tradisional sehingga eksistensi mereka tetap terjaga meski dikepung oleh ekspansi dahsyat ritel modern ke setiap penjuru wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar tradisional banyak tercetus dari pertemuan-pertemuan anggota FSP3Y. Hasil penelitian menunjukkan posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan FSP3Y dalam mengembangkan daya saing pasar tradisional.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6851
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 2 (2013): November
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6852
2016-05-11T02:47:28Z
jkap:ART
"131119 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan
Rijal, M.
Kepala Seksi Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan
Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Noer, Syaifullah
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Artikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikain pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehinga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6852
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 2 (2013): November
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6853
2016-05-11T02:47:28Z
jkap:ART
"131119 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan
Arianto, Kurniawan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah
Fitriana, Eliza Nur
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Tulisan ini mendiskusikan mengenai peran sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki sebagaiperwujudan dari segitiga good governance. Dewasa ini, yang berperan dalam pembangunan tidak hanya pemerintah sebagai aktor utama saja, tapi harus didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mengarah pada pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Studi dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman penduduk tidak menghalangi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik, karena masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial. Dengan kemampuan masyarakat membangun jaringan (networks), kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya (trust), saling peduli, saling menolong, kepatuhan terhadap nilai (values), norma (norms) yang berlaku dan disepakati bersama, serta tindakan pro aktif (pro active act) yang diwujudkan dalam aksi bersama (collective action) untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam memecahkan berbagai macam persoalan kesehatan yang terjadi. Peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan aktor pelaksana di lapangan seperti anggota masyarakat juga berkontribusi terhadap keberadaan modal sosial masyarakat. Berbagai kelompok sosial yag terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan good governance.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6853
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 2 (2013): November
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6854
2016-05-11T02:47:28Z
jkap:ART
"131119 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen
Sugianingsih, Sri
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kebumen
Ilosa, Abdiana
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk trust di Gapoktan, dan mekanisme bekerjanya trust dalam pengelolaan dana BLM-PUAP oleh Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust memegang peran kunci dalam sukses tidaknya pengelolaan BLM-PUAP. Trust dalam pengelolaaan BLM-PUAP ditemukan bahwa trust di Gapoktan meliputi dua jenis yaitu bentuk dan proses. Bentuk trust meliputi jumlah simpanan anggota, pinjaman yang berkualitas, dan laporan keuangan yang valid. Proses trust meliputi kesesuaian alokasi dana BLM-PUAP dengan ketentuan pemerintah, kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang disepakati bersama, sikap pengurus yang transparan, pengawasan yang rutin dan berkelanjutan serta pemberlakuan reward and punishment. Gapoktan Luhur Mulyo menunjukkan trust yang lebih rendah yang menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan kurang optimal dan memberikan hasil perkembangan yang lebih lambat. Sementara pada pengelolaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Mandiri menunjukkan trust yang lebih tinggi,sehingga menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan lebih optimal dan memiliki perkembangan yang lebih cepat.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6854
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 2 (2013): November
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6855
2016-05-11T02:47:28Z
jkap:ART
"131119 2013 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial
Widayani, Retno
Pemerintah Kota Sukabumi
Rachman, Nisa Agistiani
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Naskah ini merupakan hasil penelitian tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab kemunculan modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana modal sosial dapat berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi telah memiliki semangat modal sosial yang cukup kuat dan telah ada secara alamiah sejak dulu dan telah turun temurun, sehingga sangat mudah untuk digerakkan. Kekuatan modal sosial di RW 13 lebih dipengaruhi oleh tingkat homogenitas masyakarat RW 13 yang masih kental. Selain itu, kepemimpinan juga berkorelasi positif terhadap kemunculan modal sisual di RW 13. Konsep keteladanan dalam eksistensi modal sosial hanya efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer di unit sosial yang kecil dan terbatas (primary social relation) seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membawa efek negatif, di mana kualitas modal sosial masyakarat menjadi tergantung pada kualitas pemimpin dalam aksi kolektifnya
Magister Ilmu Administrasi Publik
2013-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6855
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 17, No 2 (2013): November
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6866
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
Firmansyah, Agung
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Effendi, Kurnia Cahyaningrum
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Batas daerah menjadi isu yang sangat penting sejak era otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kewenangannya terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Konflik batas daerah mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah pada tingkatan yang sama dalam rangka perebutan batas daerah. Konflik batas daerah antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sudah berlangsung sejak tahun 1988. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik batas daerah ini berkaitan dengan ekonomi politik yang ada di tujuh titik batas yang masih disengketakan. Permasalahan yang diteliti adalah asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah dan perkembangan penyelesaian konflik batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian konflik antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor sumber daya khususnya aspek ekonomi di tujuh titik batas daerah yang disengketakan. Pada dasarnya asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran pembentukan kota/kabupaten, undang-undang pembentukan kota/kabupaten yang tidak mencantumkan batas-batas daerahnya, kebijakan pelurusan sungai, perbedaan peta dasar acuan, tidak ada koordinasi antardaerah, ketiadaan regenerasi kepemimpinan yang baik, dan pengaruh pembangunan DKI Jakarta. Konflik menjadi rumit karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepentingan, kebijakan, dan kelembagaan.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6866
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6867
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI
Ekowati, Tatik
Bidang Keindahan Kota dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Salatiga
Array
Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6867
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6870
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia
Afroniyati, Lies
The Wiratama Institute
Array
Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya M–UI tetap mempertahankan sertifikasi halal?Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6871
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
Wahiyuddin, La Ode
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari
Array
Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6871
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6877
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
Peranginangin, Lily Sri Ulina
Penganalisa Bahan dan Pemanfaatan pada Balai KSDA Sumatera Barat
Array
Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6877
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/6878
2016-05-11T02:46:58Z
jkap:ART
"140523 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation
Ridhawati, Susi
Independent researcher
Apriliyanti, Indri Dwi
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
Kegiatan pembangunan yang diwarnai oleh market driven akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu penataan ruang (spatial planning) menjadi aspek yang amat penting agar ruang yang terbatas dapat digunakan secara efisien dengan tetap memelihara kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup. Proses invasi dan urban sprawl sebagai akibat dari keterbatasan ruang perkotaan telah merembet ke sebagian daerah di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah Kecamatan Mlati. Perkembangan wilayah di daerah ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar di kemudian hari tidak menjadi unmanaged growth. Untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang bisa berakibat terhadap terganggunya sistem ekologi wilayah sekitar Kabupaten Sleman, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman melakukan pengendalian atas perubahan penggunaan tanah melalui sosialisasi atas kebijakan pertanahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman. BPPD memasang/membuat papan informasi/baliho pada tempat strategis, sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu baliho dipasang di kawasan pertanian di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sikap target grup terhadap zoning regulations dengan studi kasus di Jalan Sendari Gombang Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Penelitian juga ingin mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi dukungan target grup terhadap implementasi zoning regulations di Kecamatan Mlati, terutama di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik dengan metode studi kasus.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6878
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 1 (2014): May
eng
Copyright (c)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7383
2016-03-31T08:34:24Z
jkap:ART
"151216 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Kurniawan, Dwi Ardianta
Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral), Universitas Gadjah Mada
Wismadi, Arif
Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral), Universitas Gadjah Mada
Adji, Artidiatun
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Array
Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat.
Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7383
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7512
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan
Sidik, Fajar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Array
Tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen tingnya penjelasan atas faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya intervensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7512
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7517
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik
Kusumasari, Bevaola
Array
Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja masa kini. Remaja pengguna media sosial sesungguhnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas di dunia nyata, kesadaran identitas dan rasa memiliki yang lebih baik, serta perkembangan keterampilan teknis yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat dunia digital. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa para remaja paham akan isu-isu sosial dan politik yang terbaru baik yang terjadi di level lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih tereksklusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempelajari suara remaja, sekaligus untuk mem- bangun legitimasi atas kebijakan yang dibuat.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7517
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7518
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat
Harsono, Wiji
Kasubbag Umum Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Array
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalah warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali
silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7518
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7519
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut
Rahman, Nisa Agistiani
Asisten Peneliti di Asean Studies Center (ASC)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Array
Tulisan ini membahas pengukuran kinerja implementasi kebijakan publik. Penulis mengambil studi kasus implementasi kebi- jakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. PNPM Mandiri Pariwisata diimplementasikan di desa ini pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk mengukur kinerja im- plementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut, penulis menggunakan dua indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome, dan long-term outcome. Berdasarkan pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pari- wisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7519
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7520
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan
Fadlurrahman, Lalu
Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Array
Tulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7520
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7521
2016-05-11T02:46:13Z
jkap:ART
"141117 2014 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang
Pradana, I Putu Yoga Bumi
Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2014-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7521
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 18, No 2 (2014): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7522
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Resilient in a Feminine Face
Kusumasari, Bevaola
Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Array
Isu tentang kerentanan perempuan dalam bencana telah banyak dibahas dalam berbagai literatur mengenai kebencanaan. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa tingkat kerentanan perempuan akan meningkat pada periode sebelum, selama, dan setelah bencana. Memahami bagaimana perempuan menjalani kehidupan pascabencana memberikan kontribusi terhadap kajian kebencanaan yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi bencana dan bertahan hidup, terlebih bagi perempuan yang memiliki warisan keterampilan. Diferensiasi latar belakang sosial ekonomi desa memberikan tampilan yang lebih lengkap baik dalam hal pola budaya yang terlihat maupun masalah yang lebih dalam mengenai cara perempuan untuk bertahan terhadap bencana. Perempuan dalam kajian ini me nyadari bahwa bencana telah memicu motivasi perempuan untuk membantu membiayai kehidupan ekonomi keluarga. Bahkan, pendapatan mereka saat ini telah berkontribusi besar bagi keluarga. Pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup pascabencana sekaligus juga telah membangun kepercayaan dan harga diri perempuan serta memengaruhi relasi gender.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7522
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7523
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik
Wicaksono, Kristian Widya
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
Array
Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7523
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7524
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta
Sidik, Fajar
Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Array
Abstrak:
Tulisan ini menganalisis tentang implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. Belum efektif- nya program JPD dalam mencapai tujuannya menjadi latarbelakang kajian ini. Pentingnya penilaian untuk menjelaskan ala- san-alasan program JPD tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan penulis untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terhadap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik obser- vasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya dikare- nakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan belum efektif dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS secara langsung dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7524
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7533
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Achyani, Febriyana Tri
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
Gana, Frans
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
Kase, Petrus
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana, Kupang
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku- kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan hasil daripada proses.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7533
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7534
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru
Setyati, Rina
Bidang Fisik, Prasarana, dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Utomo, Warsito
Magister Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada
Array
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau terbuka (RTH) adalah minimal 30 persen dari panjang kota. Hal ini menjadi menarik karena setiap kota memiliki keterbatasan dalam memenuhi ketentuan ini; salah satunya adalah Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2011, ketersediaan RTH di Banjarbaru sekitar 612,10 hektar atau hanya 1,65 persen dari panjang kota. Di sisi lain, RTH juga penting sebagai antisipasi tingginya permintaan dari reformasi tanah dan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan kota, karena 12.998,3 hektar atau 30 persen dari luas Kota Banjarbaru telah berubah menjadi pemukiman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk membahas proses implementasi kebijakan RTH dan faktor-faktor yang memengaruhi melibatkan organisasi pemerintah sebagai pelaksana dan pengembang perumahan sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai tindakan ketidaktaatan dilakukan oleh pengembang terhadap kebijakan RTH, misalnya pengembang tidak menyediakan area untuk RTH, perbedaan bentuk dari RTH, perubahan penggunaan RTH, dan tidak tersedianya RTH. Beberapa alasan yang mendasari ketidaktaatan ini adalah faktor tidak mematuhi hukum selektif; ekonomi; dan kepentingan pribadi atau organisasi. Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas struktur birokrasi; sumber daya; komunikasi; dan disposisi.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7534
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7535
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:ART
"150521 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi
Kiwang, Amir Syarifudin
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara, Kupang
Pandie, David B. W.
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara, Kupang
Gana, Frans
Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Nusa Tenggara, Kupang
Array
Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi pada UPT Diklat Koperasi dan UMKM. Penelitian ini berusaha untuk melihat dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan menggunakan enam elemen variabel dari kebijakan dan praktik manajemen. Keenam elemen tersebut adalah penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, display/penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi pada UPT Diklat koperasi dan UMKM belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, belum adanya tenaga spesialisasi pengelola diklat dan tenaga khusus (sarjana) di bidang perkoperasian dan kondisi lingkungan kerja (lingkungan prestasi) pada UPT Diklat koperasi dan UMKM yang belum efektif. Penempatan pegawai juga belum tepat, mutasi ke UPT Diklat Koperasi dan UMKM tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dan spesialisasi/keahlian pegawai sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian serta menurunkan jumlah pelaksanaan diklat dikarenakan keterbatasan alokasi dana.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7535
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7608
2016-04-15T02:39:30Z
jkap:ART
"151216 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur
Muskanan, Karel
Universitas Nusa Cendana Kupang http://orcid.org/0000-0003-2774-1151
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap motivasi berprestasi atlit. Penelitian ini dilakukan melalui metode sensus dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan menggunakan teknik dan analisis data korelatif kuantitatif untuk skala interval dan analisis korelatif kuantitatif untuk skala ordinal menggunakan Spearman Rank. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 atlet, dengan variabel penelitian terdiri dari enam variabel bebas yang tergolong dalam faktor intrinsik (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab) dan faktor ekstrinsik (lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir). Hasil yang diperoleh melalui uji statistik korelatif kuantitatif menunjukkan bahwa masing-masing parameter (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir) mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlet. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari aspek-aspek pada variabel internal dan eksternal terhadap motivasi berprestasi atlet mempunyai kontribusi yang signifikan pada motivasi berprestasi atlet PPLP NTT.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7608
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/7962
2016-03-31T08:34:24Z
jkap:ART
"151216 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa
Sidik, Fajar
STPMD-APMD Yogyakarta
Array
Artikel ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Agar hasil kajian dapat kredibel, maka teknik triangulasi data digunakan saat validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8031
2015-11-24T03:53:06Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pengenaan Retribusi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Persimpangan Jalan
Iswahyudi, Fajar
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, Lembaga Administrasi Negara
Array
Citizen Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is citizen's right which is guaranted by the constitution. To that end, the Stte or Government has the obligatio to fulfill that right without exeption and discrimination. In light of that, KTP making must be of free of charge. If there are any expenses which citizens pay in the process of obtainingtheir KTPs, the state pr government is duty bound to rimburse them. Any revenues which state or government obtain by charging KTP processing, must be stopped as it constitutes a potential sources of revenue in other sectors while at the same time ensuing that right of citizens to KTP are observed.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8031
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8032
2015-11-24T03:31:57Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy : Its Origin and Development
Katiman, Katiman
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Array
Krisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8032
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8034
2015-11-24T03:34:52Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Regulatory Impact Analysis: Regulasi Pasar Modern di Kabuoaten Bantul
Hudiyanto, Hudiyanto
Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Retnandari, Nunuk Dwi
Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
Array
RIA or Regulatory Impact Analysis is an analysis tool that is used to develop the quality of rules or policy that is made by the Government. This article is analyzing the use of RIA that is currently being run by Bantul Government in managing he moern market that is threatening the very existence of local economy that is currently the backbone of bantul's people economical activities. Th analysis, it's found out that the most threatened business by modern market is grocery stores, but the Bupati Rules limits the definition of local economy to traditional markets, which means that this Bupati Rules isn't consistent in protecting local economy. The modern market has an oligopoly structure. This kinds of structure make benefit the consumer, but on the other side, it also impose the transaction fee to the supplier. Bupati Rules that only manages the existence of modern markets become inefficient in removing the negative impact of the modern market itself. In the structure of market with that strong network, policy that only obstruct would be ineffective, because once the permission is granted, the network will spread by any means necessary. The protection to local economy bargaining position to the consumer and seller.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8034
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8035
2015-11-24T03:33:51Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosan di Transportasi Umum
Haryadi, Dwi
Universitas Bangka Belitung
Array
Criminal acts involving the perpetration of rape in public transportation vehicles which have become common these day, have caused a lot concern an anxiety in the general public. The root cause of such heinous acts can be traced t the disorientation of some section of society that is attributable to social disorganization, which in turn has undermined social control, individualism and materialism, rampant pornography, booze and porno-action, poor government oversight of public transport, among other factors. Resolving the problem calls for several measure, which among others should include, strengthening the penal code to empower stringent legal action against the perpetrators, and taking effective preventive measures to deal with multifaceted cause of social disorganization.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8035
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8037
2015-11-24T03:51:54Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Dialog Antara Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi dengan Modal Sosial di Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, Putat Patuk Gunung Kidul
Sinuraya, Rizki Emelia
Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Karo
Array
Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, adheres to trust, honesty and cooperation as core values with respect to its establishment, membership, business management and conduct of social activities. Specifically for membership, principles encompass self-responsibility, equality, open and voluntary membership, democratic, autonomy, freedom, togetherness and the opportunity to undergo training and education; in business management principles employed include self-reliance, economic participation, justice, solidarity, transparency, honesty, tolerance and cooperation; while in the conduct of social activities, principles used encompass solidarity,mutual help, mutual aid and concern. The values and principles create an atmosphere of kinship, mutual help and mutual cooperation in generating trust, which allows fellow members to cooperate in developing networks by exchanging virtues based on shared values.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8037
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8039
2015-11-24T04:11:21Z
jkap:ART
"120527 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Innovative Management Styles, Organizational Structures, and Strategies in Turbulent Times
Ssenyonga, Muyanja
Reseacher in Master Program in Public Policy and Administration, Universitas Gadjah Mada
Array
Artikel ini membahas berbagai ukuran tingkat inovasi dalam satu organisasi, faktor-faktor kunci pendorong inovasi, baik yang dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) organisasi, dan tipe-tipe manajemen yang lebih handal untuk mrmacu dan memajukan inovasi, sehingga membuat kegiatan inovasi sebagai salah satu sumber persaingan yang membedakannya (differentiator) dari kompetitor lain. Dari berbagai sudut inovasi, artikel ini mengidentifikasi berbagai sumber keunggulan organisasi inovatif, antara lain: organisasi inovatif mengungguli lawannya berkat fleksibilitas struktur organisasi yang dimilikinya: pengembangan dan pemanfaatan kerja tim dan komunikasi dengan baik: penilaian dan manajemen sumber daya manusia yang baik: memiliki cetak biru produk, strategi produk baru, pengimplementasian strategi secara konsisten: memiliki sistem tracking kinerja semua kegiatan dan fungsi organisasi baik: networking yang luas dan menggunakan informasi dengan tepat: cepat dan aktual serta komitmen organisasi yang kuat. Evolusi budaya organisasi yang ramah novasi (innovation friendly), merupakan keharusan untuk manajemen dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi secara cepat dan tepat sehingga jarang menjadi batu sandungan organisasi innovasi yang masa kini dicirikan dengan proyek yang bermacam-macam yang dilaksanakan secara mandiri dalam tim-tim proyek kecil yang tersebar tidak dalam satu lokasi, negara atau kawasan, tetapi di seluruh dunia.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8039
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 1 (2012): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8040
2015-11-24T04:41:32Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Who did Carry Out The Making of Place?
Sutrisno, Sutrisno
Seketaris Daerah Kabupaten Sleman
Array
Artikel ini bertujuan melakukan konfigurasi pemangku kepentingan dalam masyarakat dalam menyediakan lokasi atau tempat. Penilaian cara masing-masing pemangku kepentingan berperan dalam proses penentuan lokasi atau tempat dengan mengadakan analisis ketersediaan dana dalam rencana anggaran. Untuk memerikan gambaran untu tentang pemerintah dalam pembangunan, penrhtungan kmprehensif dilakukan guna menentukan ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam rencana anggaran belanja nasional dan dikombinasikan dengan struktur rencana anggran belanja pemerintah lokal. Penggunaan persamaan ICOR membantu menunjukkan jmlah dana yang dibutuhkan untuk mmbiayai pembangunan. Berdasarkan hasil dari perhitungan itu, akan membantu membuat kesimpulan tentang sejauh mana pemerintah berperan dalam pembangunan dan pada gilirannya dalam penentu tempat atau lokasi.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8040
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8042
2015-11-24T04:41:33Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Dinamika Proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hsundutan)
Simamora, Hanaya C
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Sam Ratulangi
Array
This study examines the dynamics of the policy process in which changes the "desa" into "kelurahan". The Consequence of the government village honorably discharged from office and position. Thus, the change is not infrequently receive rejection and defiance of them. Hauagong Pakkat Village, in Subdistrict Pakkat Humbang Hasundutan, selected as locus because the village is willing to accept and initiate change. This study examines some of the issue related to the process of policy formulation "desa" to "kelurahan" status changes, particularly regarding the importance of the village government and the regional development banks, the dynamics of the policy formulation process and considerations that drive and inhibit that they are willing to accept the policy.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8042
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8044
2015-11-24T04:57:03Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan VS Komersialisasi Pendidikan
Edison, Edison
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasati Padang
Array
This paper discusses about education policy with a focus on international school (RSBI). This is one of innovation in education policy aimed at improving the quality of education in Order to accelerate internationally competitive. In Permendagri 78/ 2009 on the Implementation of the International School of Elementary and Secondary Education level, SBI/RSBI have been constructed with a set of standards in the implementation of international education. The standard has a target to achieve hat quality education. However, since 2003, Law 20/2003 on National Education System has become a public discourse polemic. In fact, the embodiment of the spirit of "quality education for all" highly determined by the breadth of the issue of public access to education.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8044
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8046
2015-11-24T07:46:56Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Dampaknya Bagi Kualitas Pelayanan Publik
Liando, Daud M
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Sam Ratulangi
Array
The purpose of the policy is the establishment of new autonomous regions to facilitate the implementation of quality public services. The emergence of a new autonomous region is expected to improve the way local government more effective. This study reveals the impact of the establishment of few autonomous regions, South Minahasa regency on the quality of public services, particularly the population of administrative services. Implementations of the policy formation of autonomous regions have an impact on the quality of administrative service population. Some of the factors the lead to less than optimal public service facilities and infrastructure are less adequate human resources that have not worked in a professional, institutional aspects are still too weak aspects of the limited budget. On the community side, the lack of awareness of the importance of ID cards and the lack of public knowledge makes people participate less in performance improvement of administrative services population.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8046
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8057
2015-11-24T08:53:15Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
Sukowati, Praptining
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang
Array
The firs purpose of the research is to analyze the sustainable development policies and public participation to the Green Open Space's shifting function in Malang. The second is to analysis the factors that binder the policy implementation process. This paper shows that public participation in the sustainable development policies is less than optimal. Some factors that impede the policy implementation are 1) inadequate provision of GOS both in quantity and quality; 2) many weakness in the institution who manage the GOS; 3) the weak role of the stakeholders; 4) the use of open land for GOS function is not optimal yet. Some of the recommendation of this research include the need to revise UU No.24/1992; to develop guidelines for the implementation of GOS's management; to improve the campaign about the importance of GOS through "green cities movement"; to develop incentive and disincentive mechanism for increase private participation in the GOS management; and to develop GOS's pilot projects in the Malang City.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8057
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8059
2015-11-24T08:54:14Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
The Resource-Based Theory and Disaster Management: Implication for Local Government in Managing a Disaster
Kusumasari, Bevaola
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Array
Artikel ini adalah kajian evaluasi mengenai kapabilitas pemerintah daerah Bantul menangani bencana gempa. Tujuan utama adalah untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan melindungi dan menguangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Pemahaman teori berbasis sumber daya (resource based theory.RBT) dapat membantu organisasi mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. RBT menggunakan perspektif dari kapabilitas orgaisasi untuk menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan utamanya.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8059
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8060
2015-11-24T08:55:54Z
jkap:ART
"121124 2012 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Thomas J. Catlaw, Fabricating The People: Politics and Administration in The Biopolitical State
Prasetyo, Antonius Galih
Peneliti lepas, Alumnus Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada
Array
Book Review (Alamaba: The University of Alamaba Press, 2007, 258 hal)
Magister Ilmu Administrasi Publik
2012-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8060
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 16, No 2 (2012): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8061
2015-11-25T01:32:41Z
jkap:ART
"110512 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ACFTA
Purwanto, Erwan Agus
Staf Pengajar di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada
Array
This article discusses the implementation of Asean-China Fre Trade Area (ACFTA) and its consequences for the Indonesia economy. This article argues that its approval a decade ago, the Indonesian government showed sign of being unprepared to implement ACFTA. Data used in this article show that with the coming into force of ACFTA early 2011, a number of economic sectors have experienced negative growth, leading to the lay off of many workers in many sectors of the economy. To deal with this problem, the authors argue that local government and others stakeholders should be involve in effort to support Small-Scale and Medium Enterprise (SMEs) in strengthening their competitiveness. Doing so, requires local government to rescind various policies on SMEs considered inimical to their operation and adopt more business friendly e policies to support them.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8061
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8068
2016-05-11T02:50:56Z
jkap:ART
"110512 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Studi Formulasi Kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta
Santoso, Awan
Universitas Mercubuana Yogyakarta
Indroyono, Puthut
Sekretaris Ekskutif Mubyarto Institute Yogyakarta, Peneliti usat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada
Array
This study attempts to identify the various of the traditional market, which have suffered from marginalization caused by rapid expansion and penetration of modern supermarkets and other large retailers. As a way out, this recommends various protection strategies, which are based on provisions of the constitution and legislation and/or enacting new ones. Providing legal protection to sources of livelihood is common practice in many developed nations, where weak players are shielded from foreign player, and is also evident in other sectors and institutional aspects of the broader economy. The study recommends certain models of traditional markets development, which makes it a source of reference for various parties, market manager, government, local universities, and others.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8068
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8105
2015-11-25T02:39:11Z
jkap:ART
"110512 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kebijakan Ekonomi Politik Stated-Centered dan Rent-Seeking Behavior dalam Kebijakan Pangan Impor Beras
Riawanti, Wahyu
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY
Array
This present a critical assessment of the political economy that underlie food policy and rice import in Indonesia. State-centric behavior and rent-seeking practices are important determinants of food policy formulation in Indonesia. The study analyzes the importation of rice by the Indonesian government. Study result show that rice policy is based on three main point which are: relationship between farmer's term of trade (NTP), ruse production and distribution; and political power in policy formulation.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8105
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8106
2015-11-25T03:05:55Z
jkap:ART
"110512 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Oksimoron "Failed State" Absennya Negara dan BAngkitnya Gerakan Masyarakat Sipil Menyelamatkan Ruang Publik Pasca Erupsi Merapi
Widyanta, AB
Peneliti dan Konsultan pada Kaldera Institute, Mahasiswa Program Pasca sarjana Sosiologi Fisipol UGM
Array
This study elucidates on strength of social capital in civil society with respect to effort to preserve public space for natural disaster refugees in light of the deterioration of the ability of the state to accomplish civil rights obligation. The analysis began with a study on the characteristics of a failed state. The state can be categorized as failed state if it fulfills three characteristics which are: 1) the negligence in fulfilling civil rights obligations; 2) the disposition of aggressive behaviors; and 3) the intensification of democracy deficit. On the basis of the failed state paradigm, this o the study subsequently moved toward to the focal point, which was that was divided into three parts. The first part examined the paradigm of basic essence in the national constitution and legislation on disasters, relating to public welfare. The second parts discussed the phenomenon of Mt. Merapi's eruption including the chronology of event which in part was responsible for the large number of refugees. The third pat elaborated on the best practice, which where adopted by Posko Mandiri Kadiosoka, as a forum that was established to deal with relief and assistance and service originally intended to fulfill basic rights of refugees. The erosion of social capital capacity in the long term, coupled with and decline in the role of the state as the basic rights handling disasters has seriously limited the independence of civil society in Posko Mandiri Kadiosoko.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8106
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8110
2015-11-25T04:22:29Z
jkap:ART
"110512 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Meritokrasi VS Politisasi Jabatan Karir dalam Birokrasi Lokal: Sebuah Paradoks Netralitas Birokrasi
Edison, Edison
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Angkata 53
Array
This paper attempts to assess various initiatives tailored toward strengthening bureaucratic reform at the local level. Some of the problems which characterize local bureaucracies include low professionalism, domineering influence of local government beads and politicians on key positions in the local bureaucracy. Though not new, the issue is still not accorded the attention it deserves. With respect to relations of the local government heads bureaucracy, there has emerged a tendency of diluting the bureaucratic culture, which has a become more common in the wake of the implementation of government policy in Act No. 32/ 2004 on local government, which allows direct election of local government heads.
Professional bureaucracy emphasizes the importance of legal-rational system of meritocracy. Consistency of merit system should promote fair competition for all. However, the intervention of the local government executives in appointing career members of the local bureaucracy who assume structural position, has hampered efforts at improving the professionalism ideal. Worse still, incumbent local government heads have undermined the neutrality of the local bureaucracy by filling important positions with handpicked political supporters. To that end, bureaucracy in many regions is increasingly being filled with bureaucrats who share affiliations with local government heads. Inevitably, cleavages in the bureaucracy have emerged as fractions are formed that support and appose the incumbent local government head. Consequently, discrimination in treatment occurs within the bureaucracy, which culminates into the promotion and demotion of personnel on the basic of affiliation rather than merit and capability. Enhancing professionalism in the bureaucracy calls for effort to ensure that high ranking officials in the bureaucracy be free from intervention from political pressure groups or politicians officials.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8110
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8115
2015-11-25T05:06:34Z
jkap:ART
"111120 2011 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Desentralisasi dan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Kajian Independen Terhadap Sistem Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
Kartasasmita, Pius Suratman
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik dan Ketua Centre for Human Development Social Justice Universitas Katholik Parahyangan
Array
Implementation of decentralization in Indonesia, as mandated by Law Number 32/2004, has three main objectives, which include improving the welfare of society, public services, and regional competitiveness. This study holds an assumption the that the importance of Local Government Performance System, both in order to reduce euphoria as well as to ensure the accomplishment of decentralization goals that set out by the law. The ministry of Home Affairs, has developed three local government performance measurement system as mandated by PP Number 6/2008, namely: the evaluation system of new autonomous regions (EDOB), the evaluation of local governance performance system (EKPPD), and the evaluation of regional autonomy capacity (EKPOD). This study assesses the framework and applicability of the EKPOD system. Using data from 17 Districts/ municipal governments, the researcher conclude that EKPOD data are limited. With respect to data availability, these are limited to 2004-2006 period, which is not long enaugh to use in assessing the EKPOD system which requires 5 years in succession. Of the required 175 data units, only 40-60% are available (70-105 data units). These findings and statistical factor analysis, suggest that the number of EKPOD indicators should be reduced to 19 with 25 data elements. This will not only enhance system applicability, but also reduce financial resources needed to establish he baseline data by 86 percent.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2011-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8115
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 15, No 1 (2011): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8124
2015-11-30T01:35:44Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok
Firmansyah, Hery
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Array
This article examines the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the local government. The principal argument is that various approaches to combat corruption have not been effective which implies the need for different alternatives. The study intends to determine the role of actors involved in building system advocacy network in supporting anti-corruption movement in local governments, particularly in cases of corruption that involved school textbooks in Slean district.
The result of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study is not effective. This can be judged from the handling of the legal process which still very slow. To that end, there is need to take advantage of networking advocacy system to enhance synergy among acors in anti-corruption (public, university student/ university/ NGO’s media) in controlling corruption cases. The main problem in building advocacy networks among actors is the diversity of agenda of different actors as well as lake of consistency and little knowledge in building the networking movement.
This study recommends that anti-corruption actors in local government should play a role in “capacity building from within” with the institutions directly related to anti-corruption agenda. More ever, there is also need for “pressure form without” achieved through strengthening of the anti-corruption agenda.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8124
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8125
2015-11-27T06:04:17Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Democratic Reforms I Malaysia: Where It's Heading Top?
Yusoft, Mohammad Agus
Universiti Kebangsaan Malaysia
Awang, Azmi
Universiti Kebangsaan Malaysia
Agustino, Leo
Array
in process
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8125
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8126
2015-11-30T01:36:31Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Menguanya Aspirasi Goodgovernance di Desa: Pelajaran dari Protes Pilkades
Latief, Muh Syahbudin
Antroolog dan Sosiologi lulusan UGM, Peneliti PSKK UGM (off), Independent Researcher
Array
This article examines protests to village head election from a good government perspective. The villagers embarked on protests because of suspicion that elections were fraudulent. On one hand the protests can be seen as the struggle toward village democratization. To that end, the spread of protests is a reflection of the strong participation of village in the village political process. Protests can also be seen as the awakening of villager’s courage against the authoritarian and repressive government. However, it must be regarded as means of strengthening the aspiration of village people who demand village government to appreciate good governance values, which among other include transparency, accountability, responsibility, and participation. Dialectically, implementation of god governance values is prerequisite for innovation, creativity, and expression on one hand, and a source of encouragement for the configuration of democratization in the government, on the other.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8126
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8127
2015-11-27T07:35:21Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
What Role Shold Knowledge Management Play in The Development Management of Regional Governments and Advanced Educational Institutions: an Exploratory Perspective
Ssenyonga, Muyanja
Gadjah Mada University
Array
Artikel ini mengetengahkan kenyataan di dunia kita perihal meningkatnya manfaat dari penerapan/ implementasi program KM/ pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan terpadu baik disektor swasta/ bisnis maupun pemerintah. Penjabaran inti dari KM itu sendiri, komponen-komponen dalam proses KM, serta unsur yang penting dalam penerapan program KM, dilakukan secara seksama. Faktor pendorong penerapan program KM yang bersifat eksternal, internal, dan ongoing, juga disajikan guna melihat kemudahan-kemudahan serta kesulitan yang ditimbulkan proses tersebut. Namun, inti dari artikel ini adalah melihat prospek penggunaan KM di bidang pendidikan (knowledge centers), pemerintah daerah (regional government), dan dalam proses penggalian dan pemanfaatan kearifan lokal (indigenous knowledge) oleh pemerintah regional dan pusat untuk memacu tumbuhkembangnya pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan untuk memantau kualitas dan menganekaragamkan produk dan jasa yang dihasilkan pusat pengetahuan dan pemerintah regional, serta pemanfaatan kearifan lkal untuk tujuan yang sama dibahas secara serius tetapi jauh dari membosankan. Untuk menempatkan penerapan KM di usaha swasta, maupun pemerintah dalam konteks sosial/ kultur/ ekonomis, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program KM disajikan sehingga menjadi pertmbangan bagi individu, organisasi, maupun pemerintah yang berkeinginan memulai membangun program KM.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8127
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8128
2015-11-27T07:22:20Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Sego Segawe Policy ( A Policy on Bicycling to Workplace School ) in Yogyakarta Municipality: Study on Efectiveness of Persiasive Policy
Nazaruddin, La Ode
Korean Development Institute
Array
Sebagian besar ahli di ranah kebijakan publik setuju bahwa instrumen yang persuasif lebih efektif, lebih murh, lebih toleran, untuk diterapkan di dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengubah prilaku publik. Berdasar beberapa ahli ini maka instrumen persuasif yang diinisiasi oleh pemerintah tentu akan lebih mudah diikuti oleh masyarakat. Argumen ini membawa penulis untuk meneliti apa kebijakan sego segawe (penggunaan sepeda untuk ke kantor dan sekolah) yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten DI Yogyakarta memang efektif untuk mencaai tujuan-tujuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kulitatif digunakan untuk mengumpulkan data implementasi instrumen kebijakan persuasif, sedangkan metode kuantitatif (melalui penggunaan kuesioner dengan nonprobability sampling di dalam metode survey) digunakan untuk mengumpulkandata persepsi publik mengenai kebijakan yang di implementasikan. Secara garis besar, penelitin ini menemukan fakta bahwa instrumen kebijakan yang persuasif tidak efektif untuk mempengaruhi perilaku publik. Tentunya tesis ini disebabkan oleh rendahnya frekuensi tindakan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah serta dukungan kapasitas situasional yang tidak menyeluruh.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8128
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8129
2015-11-30T01:39:20Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ( Study Kasus di Kabupaten Aceh Utara )
Nurhafni, Nurhafni
Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP-Universitas Malikussaleh
Array
Law No 14/ 2005 on teacher certification is one of the efforts to the government to enhance professionalism of teachers. However, the reality is that the implementation of the program in NAD province has face many obstacles. One of the factor, is the condition on the ground in the wake of the conflict and tsunami disaster, which is still characterized by multiplicity of crises. Findings of the study indicate that teacher certification program has shifted in value. First is initial goal was to increase teacher’s professional development, but today, the objective has shifted to increasing teacher’s welfare. To that end, the main objective of teacher certification program has not been achieved. Thus, the existence of teacher certification program does not have any influence on teacher quality. Moreover, the law on teacher certification, has in part been influenced by political vested interests, which is the why the program is not based on god political will of the government to increase teacher professionalism.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8129
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 1 (2010): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8152
2015-11-30T08:09:38Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul
Zuchainah, Siti
Bappeda Kabupaten Bantul
Apriliyanti, Indri
Asisten Peneliti di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
Array
Food security is one of the main pillars of developing resilient and sustainable economic development. Food security itself refers to the availability of food and one's access to it. Food autonomy at the household level, requires special attention as it forms the foundation of food autonomy of food at the national level. Food Autonomy Action Programme , is one of government interventions tailored toward achieving national economic resilient and security. The program targets directly the poor as they often experience food insecurity. The objective in overcoming food insecurity in Bantul district. The study specifically examined and identified factors which contribute to the effectiveness of the program implementation. The research used descriptive qualitative methods. The location of the research was was in two villages., Muntuk Village Dligo Sub-District and Selopamioro Village Imogiri Sub-district, which were categorized as food insecure that. Findings showed that the implementation of the Food Autonomy Action Programme in Bantul district has been effective. This is reflected by an analysis of both output indicators the implementation of program proved relevant to target population as well as outcome decrease in food insecurity of the population relative to the level of food at the society level.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8152
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8153
2015-11-30T08:39:52Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Analisis Kebijakan Stabilitas Harga Gabah/ Beras di Tingkat Petani di Propinsi DIY
Arjayanti, Syam
Dinas Pertanian Provinsi DIY
Array
This paper evaluate the rice price stabilization policy in the province of DIY. The paper assesses the effectiveness of three policies, which include government purchase price policy (HPP), barns institutional development program and capital strengthening funds for rural economic enterprises program (DPM-LUEP), in maintaining rice price. Stability. Paper findings show that none of the three policies have been able to stabilize prices stable at the farmer level. However, of the policies, the HPP gives the greatest benefits compared to the other two policies.This is attributable to the fact that BULOG's rice procurement program helps in stabilizing rice prices by reducing the supply during harvest and increasing supply when rice price rise in the market. Some of the recommendations of this research include the need to improve BULOG performance, revitalization of collective barns, and simplification of DPM-LUEP administration and finance in enhancing the role of small-scale rural economic institutions.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8153
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8155
2015-12-01T01:04:33Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kiprah Bisnis Pengusaha Santri dan Minimalitas Dukungan Pemrintah : Stdi Tentang Dinamika Ekonomi Santri Penganut Tarekt di Mlangi
Supraja, Muhamad
Staf Pengajar di Jurusan Sosiologi, Fisipol Universitas Gadjah Mada
Array
This article discusses the relationship between religion and economic activity, which special reference to businessmen who are adherents to Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah in Mlangi. Study findings show that businessmen who are adherents of tarekat teachings are generally successful in conduction their economic activities. Equiiped with such qualities and values, devotees of Tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah are able to achieve success in creating markets, networks, and independent businesses. Nonetheless, the success they achieve is constrained by the existence of a market economy, which is the prevailing economic model in Indonesia in post Independence Indonesia. Thus it is surprising that unless advocacy for state assistance is made, businessmen in general in small scale businesses in particular will find it difficult to survive under the current economic model.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8155
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8157
2015-12-01T01:03:32Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Eksistensi Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigadung Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Prrovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Fernando, Jose Marcus
Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional
Array
The paper examines the perception of the exixtence of Sultan Ground in Srigading village, Bantul, Yogyakarta Special Region (DIY) province. This study show that existence of Sultan Ground in the village is fully recognized and acknowledged by the local community. They acknowledge that the land in their villages is not private land or government land (country), but belongs to the Sultan. Local people control the land with the status of land use right, which means that they can use the Sultan Ground for various purposes, such as agriculture/ livestock, economic activity, tourism, and settlements. Public recognitions of the Sultan Ground’s is in line with the rule of law. In that regards, DIY Province has special land arrangements, which are different from those in the land law that applies nationally.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8157
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8158
2015-12-01T01:05:11Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Supi, Surya
Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Array
Pesantren are widely spread in Indonesia reaching to the most remote areas, hence have the potential to empower people’s economy. Pesantren are involved in fostering self sufficiency among its members as well as the general society, which makes them a potential capital for empowering people’s economy. Using the integrity and capacity to mobilize resources. Pesantren are an important source in effort to increase community production and productivity. The study focused on two Pesantren Nurul Fajri of pesantren and Kholidiyah of pesantren located in Hulu Sungai Utara Regency, as example to evaluate the interchange and interactive between Islamic institutes / school and society. Society benefit from the existence of pesantren through various services and products of its business unit which contribute to solving their economic problems, contribute to community capital through the nurturing and promoting of cooperatives and employment. In addition, in the context capacity development, pesantren education contributes to community rejuvenation and society development, instill values and norm of hardworking, diligence, commitment, which vital for harmonious human existence, self actualization, and development.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8158
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8159
2015-12-01T01:38:03Z
jkap:ART
"151130 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Modal Sodial dalam Pemberdayaan Desa Pakraman : Studi Kasus Pengelolaan LPD Des Pakraman Batuaji Kawan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali
Putra, I Made Kristiadi
Pemerintah Kabupaten Tabanan
Apriliyanti, Indri
Asisten Peneliti di Magister Administrasi Publik UGM
Array
The existence of social capital is really important in development because social capital plays a role to achieve sustainability development. It also applies in community development process. Community development strategy can be implemented through empowering the institution and civil society organizations. Those are form of social capital that develops in society. Bali province government has been adapting the existence of social capital through the empowerment of Pakraman village. Pakraman Village is an indigenous community that is formed on the socio-religious bound. The most common way to empower society is based on the establishment of village credit institutions (Lembaga Pengkreditan Desa: LPD) One of the LPD that shows its existence in the midst of intense competition with other financial institution is LPD Pakraman Batuaji Kawan Village in Tabanan, Bali Province. Thus, this paper is aimed to elaborate the contribution of social capital in management of LPD Pakraman Batuaji Kawan Village. The research methodology that had been used in this paper was qualitative descriptive with case study approach. Meanwhile, data collection techniques that had been used in this research were interview, observation and documentation. The result of this research show that social capital has a positive role in supporting the management of LPD such as the planning and budgeting activities, personnel recruitment process, the lending process, the process of resolving non performing loans, the process of supervision and accountability. Based on these result, the adoption of social capital in the process of community empowerment plays significance role in maintaining the community empowerment's program.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2010-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8159
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 14, No 2 (2010): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8166
2016-03-31T08:34:24Z
jkap:ART
"151229 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung
Rachmawati, Tutik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan
Nasution, Sonia Juliani
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan
Array
Tulisan ini merupakan pembahasan dari sebagian hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai demokratis dalam pelayanan publik. Nilai-nilai demokratis terdiri dari nilai inklusivitas(pelibatan), nilai transparansi, nilai akuntabilitas, dan nilai integritas. Pembahasan dilakukan dengan membuat analisa penerapan salah satu nilai demokrasi yaitu integritas dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif (mix method). Dengan desain penelitian menggunakan studi kasus, analisa yang diterapkan dalam penelitian ini analisis eksploratori sekuensial (sequential exploratory). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Bandung yang merupakan salah satu contoh best practice dalam kinerja pelayanan publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah organisasi publik yang memiliki kinerja yang baik dalam pemberian pelayanan publiknya juga menerapkan nilai demokrasi yaitu integritas. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Imigrasi Bandung belum sepenuhnya menerapkan nilai nilai integritas dalam pelayanan publik.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8166
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 2 (2015): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8171
2015-12-04T02:08:19Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pengembangan Model Otonomi Neara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Sistem Sosiobudaya Lokal di Sumaterabarat dan Bali
A, Asrinaldi
Staf Pengajar di Jurusan Politik Fiisip Universitas Andalas
Yoserizal, Yoserizal
Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi NegaraFiisip Universitas Andalas
Array
This is paper aims to describe the completion of local autonomy based on local culture system in West Sumatera and Bali Province. Beside that, this paper also tries to find out the role of state which depicts state autonomy in implementation of government functions at lowest level, such as nagari in West Sumatera and Desa Pakraman in Bali. Although the local culture system could be applied in local autonomy, yet the modern government system which is introduced by state has affected local culture system at the lowest level. In this context, state autonomy has been involved in fusing local culture system into modern government system so that performing of local democracy declines.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8171
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8172
2015-12-04T02:39:57Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Meretas Tantangan Baru: Studi Komparasi Desentralisasi Pengelolaan Pesisir di Indonesia Timur
Siry, Hendra Yusran
Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan
Array
The mandate of article 18 Law 32/2004 is about the authority given to regency government by local government in managing the shoreline and resources contained, but it has to be suitable with local characteristic which one third away from province government authority area. This kinds of decentralization demands on not only an equipped government, but also government responsiveness in managing the shoreline based on justice and sustainability values for those local stakeholders whom in charge. But the obstacles were appeared such as lack of personnel, minimum budget, and poor equipment and document (P3D) in implementing shoreline decentralization. This paper explores the role taken by local politics that surely appeared in shoreline management.
Refers to the results of field study that had be done in 2005 and 2007 based on qualitative research method, this paper show the comparative study between two regencies in the eastern island in Indonesia, Pangkajene Island and Konawe. Comparison between these two regencies offers three important reviews on shoreline management. It did not only reveal a contrast outlook and experience at management mechanism in shoreline, but also highlighted the varied managements and obstacles which can be very much enriching of shoreline has been triggered and increased patterns of management and important roles for local stakeholders in dealing with new obstacles in shoreline management.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8172
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8173
2015-12-04T02:57:07Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pemekaran Daerah dan Krisis Lingkungan: Suatu Telaah Kritis Atas Kerusakan Alam
Agustino, Leo
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Yusoff, Muhammad Agus
Associate Professor, Ketua Program Sains Politik dan Dosen di Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Strategi, Universiti Kebangsaan Malaysia
Array
This paper discusses decentralization and its impact on the environment. It states that decentralization has emerged environmental degradation. Since decentralization took place, illegal logging, illegal mining and many other natural resources exploitation had occurred worse than ever before. Local elites (political, bureaucracies, and industries) together with the local community engage to exploit the natural resources for increase their prosperity. This is pushed for four reason: 1) legacy from the New Order period that earn money though easy way; 2) return for their campaign fund for the elected official such governor or regent; 3) patron client relationship between the elected official
and their supporters which is the former give that material resources (licenses, contract, etc) and the later give their loyalties; and 4) revenge for poverty that the have ever around as marginalized local people in New Order period. To figure out this problem, the writers argue for four alternatives: 1) enhance the legal consciousness and raise the awareness for preserve the environment; 2) increase in controlling mechanism and give strict sanction for disobediences; and involve the third parties (NGO, both local and international) for overcoming the environmental crisis.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8173
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8174
2016-05-11T02:58:43Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Astuti, Ismi Dwi
Staff Pengajar Fisip UNS
Utami, Trisni
Staff Pengajar Fisip UNS
Sudarwanto, Sentot
Staff Pengajar Fisip UNS
Array
This research underline the strategies to manage the environment based on gender equity perspective and is qualitative in nature. Data were gathered by interviews and focused group discussions. This research produces a model of environmental management based on gender equity perspectives, called GEBEM (Gender Equity Based Environmental Management). It is intended specifically to be a strategic guidance for managing the environment of the Laweyan area by enhancing equal opportunities for both men and women to participate in and control the environmental management of the area.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8174
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8175
2015-12-04T03:36:36Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) : Suatu Kajian di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Aisyah, Dara
Mahasiswi Jabatan Sains Pembangunan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Staf Pengajar Administrasi Negara Fisip UI
Rostam, Katiman
Staf Pengajar pada Jabatan Sains Pembangunan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia
Awang, Abd Hair
Staf Pengajar pada Jabatan Sains Pembangunan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia
Sulistyani, Ambar Teguh
Staf Pengajar Administrasi Negara Fisipol UGM
Array
This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing district, North Jakarta. Basically, the program has bees relatively successful in developing coastal communities's entrepreneurship. This can be seen from the estabilishment of cooperatives and small scale enterprises in that area. But, this paper underlines that grant allocation for the fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grant allocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, target location for this program has not been equal yet.It was concentrated on few villages only low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This has pushed for bad credit in a lot of amount.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8175
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8176
2015-12-04T03:58:40Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Perilaku Profesional Dosen Pegawai Negeri Sipil Indonesia
Guspika, Guspika
Pusat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Perencanaan Bappenas
Array
The civil servant lecturer professional behavior model was designed based on the social cognitive theory of Bandura (1991,1989,2001) theory of planned behavior (Ajzen, 1988,2005), moral development stages of Kohlberg and ethical decision making model (Jones, 1991; Weber and Gillespie, 1998). The Structural equation analysis result show a fit and goodness of the model with the empirical data i.e; Chi square is only 14,384, probability equal to 0,421, RMSEA is 0,009, GFI is 0,990, AFGI is 0,969, and CMIN/DF is 1,027. The model and empirical data explain that professional behavior of civil servant lecturer in Indonesia at This time is determined by interaction dynamics of: 1) personal factor, i.e. intention to behave professionally, occupational commitment, and organizational commitment; and 2) situational factor, i.e lecturer's response to organizational design. Only around 9,57% of respondents have been successful to demonstrate professional behavior and able to reach "engage in moral behavior"
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8176
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 2 (2009): November
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8177
2015-12-04T06:10:19Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi
Pramusinto, Agus
Dosen Pengajar Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM dan Pengelola Program Magister Administrasi Publik UGM
Array
This paper discusses an alternative strategy to combat corruption in Indonesia. Various approaches previously adopted such as law enforcement and administrative reform are not effective enough. The result of reducing corruption is not satisfactory as evidence that level of corruption in the country remains high. Therefore, a cultural approach is needed to supplement the exiting ones. By introducing an anti corruption culture through education, we hope that people will become aware of the danger of corruption and prevent themselves from being involved in corrupt practices. This method should be adopted from early time in the kindergarten and elementary school.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8177
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 1 (2009): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8178
2015-12-04T06:19:40Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Memahami Korupsi dari Perspektif Perilaku Organisasi: Mengapa Seseorang Terjebak dalam Perilaku Korup?
Susanto, Ely
Staf Pengajar Fisipol UGM
Array
Corruption is a classical phenomenon but still interesting to be discussed. Corruption does not only contribute to negative impacts on the economic growth but also generates negative impact on the moral ground of the entire country. Many studies have investigated the determinants of corruptive behaviors. Of toe studies, two dominant approaches have been used including by previous scholars to explain corruption phenomenon; economic approach and organizational behavior approach. In this study the organizational behavior approach is used including the use of social information processing theory to theoretically explain why good people are trapped to corrupt when they are part of public organization. Detailed reason why this approach is used and how the social information processing theory explains logically the corruptive behaviors in organization ate further discussed.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8178
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 1 (2009): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8179
2015-12-04T06:47:07Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Peningkata Kinerja Tenaga Edukatif di Bidang Pariwisata
Said, Farid
Pascasarjana UNM Makasar
Array
This paper discusses "Makasar Tourism Training Project" (MTTP) which aims to increase the human resources performances for tourism. Many programs have been implemented by this project such as Competency Based Training/ Assessment Workshop; Fellowship Programs; Training Programs; and Upgrading Facilities. This paper show that MTTP have succeeded in increasing the tourism performance particularly and human resources for tourism in wider sense. However, various obstacles found this program, such as: lack of commitment in the parts of local government, insufficient, and poor motivation. These obstacles have to be tackled in order to ensure the program sustainability.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8179
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 1 (2009): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8180
2015-12-04T07:09:50Z
jkap:ART
"151202 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Governance of Street Vendors in A Perspective of State-Society Relation in Solo
Sudarmo, Sudarmo
Dosen Jurusan Administrasi Publik Fisipol Universitas Sebelas Maret
Array
Kegiatan ekonomi sektor informal yang dijlankan oleh pedagang jalanan (street vendors) di Kota Solo secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keberadaan pedagang jalanan yang sebagian besar berasal dari pendatang luar daerah, ditanggapi secara negatif oleh pemkot Solo. Implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pedgang jalanan dikontrol oleh pemerintah daerah dan elit berkuasa lainnya. Semenjak adanya pembatasan akses partisipasi pedgang jalanan terhadap proses pengambilan kebijakan maka tata kepemerintahan Kota Solo mulai memberdayakan pedagang jalanana untuk membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja merupakan hal yang sangat vital bagi kemampuan bertahan pedagang jalanan. Semakin banyak jejaring kerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuan para pedagang jalanan untuk bertahan. Namun, para pedagang jalanan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki jejaring kerja merupakan pihak-pihak yang cenderung rapuh dalam menghadapi persaingan dunia usaha.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8180
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 1 (2009): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8181
2015-12-04T06:39:36Z
jkap:ART
"090520 2009 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Parameter Diskresi Birokratik: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo
Astuti, Sri Juni Woro
Dosen Fisip dan Progam Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya serta Direktur Ekskutif Indonesian Society for Quality Concern (ISQC) di Surabaya
Array
This study sought to analyze the exercise of bureaucratic discretionary space in the areas of employee affairs in Surabaya Municipality and Situbondo Regency with regards to types of policy underlying the fulfillment of bureaucratic task, consideration underlying the decisions made at those bureaucratic levels, and acceptability of their outcomes. Conformity of discretion types with the types of public policy would promote attainment of policy goals in order for those policies to run effectively. However, capability of bureaucratic official officials in exercising their discretion in accordance with legal, ethical, professional, knowledge, and public interest parameters normatively acceptable was considered low. The available discretionary space was to a considerable extent exercised for "granting" access to other considerations beyond those normative ones, resulting in less acceptable decisions.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2009-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8181
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 13, No 1 (2009): May
eng
Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8243
2016-08-31T15:03:48Z
jkap:EDT
"150520 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Front Matter
Kesmawan, Andri Putra
Array
Magister Ilmu Administrasi Publik
2015-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8243
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 19, No 1 (2015): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8315
2015-12-15T06:40:09Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengalaman Beberapa Daerah
Pramusinto, Agus
Magister Administrasi Publik Fisipol UGM
Array
The Indonesian government has been applying a wide-ranged decentralisation policy since 1999. However, many people have seen it from a very negative perspective. They view that local autonomy has brought about little kings that tend to abuse power surrendered by the central government. Local autonomy has also been misused to create discriminatory policies which disseminate primordialism. Veg few people see the local autonomy poligfrom the positive side.
This paper discusses the innovation created by local governments in responding to the authority received from the central government. Some local governments have caught this opportunity to develop that improve public services to invite investors. Various cases are discussed to show that some local governments are very serious to reform their policies. However, a case study of Lebak district will be presented to comprehend the implementation deeply. Lebak is a small and poor district (kabupaten) in Banten Province that has developed Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Integrated Licensing Service Office) that is expected to enhance its local econony. By showing the case of Lebak,people can learn something that can be applied in other districts.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8315
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 1 (2006): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8316
2015-12-15T06:40:09Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kajian Restropektif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Anggraini, Oktiva
Array
Management conservation and using of coastal resources must be achievedfor the benefit of present and future generations dependent on these resources. The paper further identifies sources of the obstacles in management coastal. Improving institutional capacity to be able of delivering good ocean policy is inevitable.The important point is that successful implementation of a national integrated coastal resources management program must involve an inter-departmental coordinating body with a dispute resolution
mechanism.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8316
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 1 (2006): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8317
2015-12-15T06:40:09Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Penataan Kelembagaan, Perubahan Paradigma Dan Pilihan Kebijakan Sebagai Langkah Strategis Menanggulangi Kemiskinan: Perspektif Administrasi Publik
Hutahaean, Marlan
Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
Array
The objective of this paper is to describe how the three strategies, institutional upgrading, paradigm change, and poluy choice, can be applied to alleviate poverty. A theoretical analysis is based on secondary data, result of the previous research and the outcome of policy implementation which are related in alleviating poverty in Indonesia. Based on this theoretical analysis, it is found that poverty is caused by institutional barrier, mistakes in selecting a development paradigm, and mistakes
inseleselectingapolig
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-05-20 00:00:00
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8317
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 1 (2006): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8318
2015-12-15T06:40:10Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Mewujudkan Good Local Goverance Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Publik
Rofikoh, Nurul
Array
Secret bureaucracy culture to public budget have created itsfed& OI of corruption growth in various area, so that can menace its form of good local governance . Therefore transparency represent one of the elementary aspect which require to conduct to its form of management arrange good governance. With society transparency as stakeholders earn precise, critic*, or even evaluate as forming of public participation which become important comitionfor the creation of governance good.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8318
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 1 (2006): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8319
2015-12-15T06:40:10Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Efek Dampak Kebijakan DEBT Switching Terhadap Keuangan negara
Hariyanto, Eri
Array
As an effect of the economic crisis in 1997-1998, the Government of Indonesia has issued 650.000 billion rupiah of government bonds to restructure banks. These bonds called recapitalization bonds. Problems surface when the maturity date of bonds is in 2004 to 2009. That will burden the state budget (APBN). To overcome that problem, the Government of Indonesia implements the Debt Switching Policy in 2002 and 2003. This article is to discuss effects of the Debt Switching Policy on the state budget (APBN) and to comprehend the economy and politic phenomenon informulating that poling.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8319
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 1 (2006): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8320
2016-01-12T07:29:20Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Kiswanto, Eddy
Array
This paper aims to study the system of social security in Indonesia. Social security represents the elementary rights of every citizen which is guaranteed by the state, like in section 27 article 2 UUD ' 45 and the laws of System of Social Security National (SJSN). Practically, the social security and social services prggram run by government framework not yet clearly with asocial policy which should be integral and continual Government has been trapped in current of liberalism and capitalism so that state role becomes progressively minimize. From 95 million labor force only 24,6 million obtain to get the social security, or newly 12% from resident amount. To overcome the weakness, resistance, and barricade in execution of social security Drstem in Indonesia, National Social Security needed to embrace the principle of government--bodies, deputizing stakeholders in this case competitor! worker, and government. Gathering and fee organizer require to be supported by openness, carefulness, accountability, and eficien. Entangling of various kind of stakeholders actor of vital importance as principal applying form of governance, the model executed by Indonesian government according should be to its society characteristic. Though financing system conducted by sharing across population, the government remain involved in the goodness in arrangement, observation, and also its financing.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8321
2015-12-15T06:40:44Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pendanaan Pendidikan Di Indonesia
Syakdiah, Syakdiah
Array
Education is universal basic human need. The Indonesian state founder also realize that matter Hence "educating the nation" representing one of the target of state founding. In the constitution it is aim mentioned that each citizen entitled to get the education.
But in Indonesia development history , education sector always pulled over and get less attention. This is can be seen from the proportion of education sector in APBN ID. The implementation of education decentralization on the chance of will upgrade and amenity access, but in the practically not such as those which expected. That happened exactly with privatiszation and education commercialization, so that education expense become costly. As a result a lot of school age child have no access go to the school because unable to pay education expense.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8321
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8322
2015-12-15T06:40:45Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Problem Kelembagaan Transisi Demokrasi Di Daerah
Marijan, Kacung
Array
Some scholars have focused their attention on the process of democratization at the local level They argue that democracy at the local level will encourage the emergence of democracy at the national level Furthermore, neo-institutionalism approach is important in supporting transition to democracy at the local level. The approach has applied particular policies, such as decentralization and strengthening local parliament, local government capacity, political culture and civil society. This approach, however, did not work properly. The interests of political and economic players at the local level often hamper the work of neo-institutonalism
approach.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8322
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8323
2015-12-15T06:40:45Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
An Assessment of Various Appreoaches for Countering Corryuption in Poor Economies
Seenyonga, Muyanja
Sulistyo, Sulistyo
Array
Tulisan ini mengupas berbagai cares yang bisa ditempuh dalam toaya pemberatasan korupsi. Pertama mengidenhfikasipenyebab dasar korupsi, agar upayapemberatasan korupsi dapat dititiberatkan ke akar rumputpermasalahan tersebut. Pengurangan peluang koripsi yang terdapat dalam rentetan peraturan melalui kebijakan deregulasi, swastanisasi, mendorong terciptagapersaingan dalam penyedianjara umum, menaikan upah dan gift riilpegawai negeri sOil, yang hares kenaikannya hams dikaitkan langsung dengan kineda mereka, adalah beberapa cars lee arah pengurangan prevalensi korupsi. Selain itu, kebijakan tadi harm diimbangi dengan beberape mekanisme untuk memonitor kinerja pegawai negeri sipil, dan kepatuhan mereka pada peraturan yang ada. Pendirian dan pernberdayaan upaya badan pemberatasan korupsi anti- corruption agency dengan tenaga ahli dart berbagai bidang dan leetrampilan, diberikan wewenang untuk mencegah, menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, serta mengadakan pendidikan tentang hukum pemberatasan korupsi, pergebab korupsi, datnpak yang ,ditimbulkannya, dan tanguingjawab macjarakat dalam toga pemberatasan korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang buluh pada siapa sajayang terlibat kasus korupsi memberikan sigalyangjelas pada magarakat bah= korusi tidak bermanfaat karena resikonya amat bout. Upgayang tidak kalah penting dalam upga pemberatasan korupsi adalah pemberdayaan civil society melalui kebijakan yang memerikan berdin"ga kebebasam media massa, kegiatan LSM, dan iranoarensi di lembaga legislative, akna memberikan checks and balances pada kegiatan pegawai negeri sipil dan perusahaan swasta dan miliki pemerintah. sipil Komitmen pemerintah, yang tenvujud dalam ritewenangyang diberikan badan pemberatas Korupsi, sumber daya alam dan manusia yang dOerunutkkan kea rah tersebut, , dan dasar hukum yang kuatyang melandasi kegiatannya, dan pemberian kin dan ntewenanguntuk mendapat berbagai bantuan dari luarnegeriyangperlu dalam operasitga amat penting untuk keberhasilan pembersihan negera dari 'penyakit' korupsi. Upaya untuk memberatas korupsi seyogyanya hams berkelanjutan supaya masyakarat sadar akan kerugian korupsi pada masyakarat baik yang bersifat
jangka pendek dan panjang.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8323
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8325
2015-12-15T06:40:46Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
The Colonial Strained in Java 1870-1930: Public Spaces Versus Public Policies
Akhyat, Arief
Array
Proses kolonialisasi pada akhir abad XIX dan awal abad XX bukan hanya rnenimbulkan persoalan internal di kalangan pemerintahan Hindia-Belanda, tetapi jugs berdampakpada proses aplikasi kebijakan dengan dalih Etis". Periode 1870-1930-an adalah merupakan periode dalam sejarah politik pembangunan Indonesia yang sangat penting untuk melihat betapa krusialga proses kolonialisme di Indonesia. Pertama, bahwa mekanisme kebijakan lebih diarahkan sebagai bentuk recovering pembangunan akibat Kebijakan Tanam Paksa 1830-1870. Kedua, bahwa dalam praktiknya, kebijakan yang digulirkan justru sangat pradoks pada tingkat publik. Munculnya berbagai ketegangan sosial, ekonomi bahkan politik (Colonial Strained) bersamaan proses pembangunan pada awal abad )0( memberikan nuansa lain. Artinya antara kebjakanpublik (public policies) dengan ranah publik (public spaces) belum menjadi konstruksi kebijakan kolonial secara menyeluruh dan sangat bias
kolonial.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8325
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8327
2018-06-06T07:23:38Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
State And Modernisation Of Public Administration In Germany
Pitschas, Rainer
Array
Setiap negara pada saat ini dihadapkan pada tantangan yang sama yaitu perlunya melakukan modernisasi sistim administmsi.Dalam perkembangan, kesamaan tantanganyang dihadapi tersebut menimbulkan trend dalam melakukan modernisasi sistem administrasi ,yaitu dengan meniru model perubahan yang dilakukan oleh negara yang dianggap berhasil. Namun demikian yang patut menjadi pemikiran adalah proses dalam melakukan perubahan tidaklah mungkin soma di setiap negara, karena hal tersebut sangat tergantung dengan karakteristik masing-maringnegara.
Sebagai negara sosialis, di jerman modernisasi administrasi diletakkan sebagai proses budaya administrasi yang dibentuk dengan tradisi. Model tersebut menitikberatkan pada perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat dengan negara, dimana tidak semua hal diurusi negara, namun pada hal tertentu terdapat kebebasan bagi rakyat uniuk mengurusnya sendirilCarakteristik dari model tersebut adalah dengan dilakukannya rasionaliasasi ke dalam elan privatisasi dan pengaturan keluar. Rasionalisasi ke dalam, yaitu menciptakan model organisasi publik yang lebih independen dan tidak terikat dengan hirarki, yang selama ini menjadi kendala. 1.) Mengkaji Struktur yang lebih _fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan menempatkan personel7personel yang memiliki kapabilitas. 2.) Thivatisasi dan pengaturan ke luar dilakukan dengan mengurangiperan negara dalam berbagai halyang bisa dikelola mayarakat.Dengan model tersebut pemerintab lebih terlihat sebagai mangjer.
Namun berbeda dengan Anglo-American dengan "new public management" and "reinventing government"-nya,yang menekankan pada hubungan antarpelaku; model modernisasi di jerman lebih mengutamak,an pelaksanaan tugas yang sudah ditetapkan, dengan terpenuhnya kebutuhan masyarakat.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8327
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 2 (2005): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8331
2015-12-15T06:40:29Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Desain Terbaru Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (Telaah Kritis: Paradigma Baru"The New Public Service")
Budiyanto, M Nur
Array
This brief article represent the idea brainstorming and interesting offers on submiting various alternative about the new design of management system of civil servant that proposed by observer and bureaucrats but apparently it can not touch the problems that most basic, detailed and profound in characters.
For the policy makers both at central or district, should "immediate" making review even if needed performed special research on correction and completion upon the existing weakness at the management system of civil servant in Indonesia such as those suggested in this article.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8331
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 1 (2005): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8332
2015-12-15T06:40:28Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Merancang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
Sudarmanto, Sudarmanto
Array
Public servants human resource management, as the main driving force for the conduct of state task, recently has been viewed rigid, formalistic, unadaptive and late in anticipating global change. The national employee system is unable yet to push the rise of strong apparatus, competency, clean, responsible and professional. The performance accountability system of employee is neither clear yet. DP3—usually used as judgement for evaluating employee performance is unable yet to reflect the real profile of employee performance. Reward and punishment system can not also reflect justice and certainty yet, so that it is unable yet to motivate employee work more maximal. To be able to overcome such, it is necessary to develop the apparatus management system based competency. An alternative of approach based on behavior is determinant factor for superior performance. The concept of competency consists : motives, traits, self concept, knowledge and skill.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8332
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 1 (2005): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8333
2018-06-06T07:20:18Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Reformasi Orientasi Dan Sistem Penilaian Konerja Pegawai Negeri Sipil: Mengapa Dan Bagaimana?
Keban, Yeremias T
Array
This article discuss two important subjects. First, it argues that Indonesian government should reform their performance appraisal system. Second, the recommendation to improve the performance appraisal system for civil servants. There are three reasons argued by the author of why Indonesian government should reform their performance appraisal system for civil servants: First, the system is not academic enough in term of the instruments which are used; second the method is not effective, lastly the system could not be used to diagnose to provide feed backs to improve the performance of the civil servants. To prevent the inefficiency, the author strongly suggest that the government should take immediate action to replace the old system with the new ones which is recommended from this article.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8333
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 1 (2005): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8334
2015-12-15T06:40:29Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance
Junaidi, Junaidi
Array
Need for reform in public sector should become leverage point for reform of public administration. Implementation process ofpublic administrative reform is not easy task It needs clear and directive concept related to target, strategy, approach or model selected The concepts require tools allowing them implemented easily, accessible by many people, quick, inexpensive and convenient. So, e-government may be said as the most appropriate solution.
Author argues that efforts to develop e-government in public administration should be placed in true context; that is, development of e-government should be viewed as tool to accelerate implementation of public administrative reform in order to realize good governance. This paper content contain model of e-government development in context ofpublic administrative reform toward good governance.
In the last part, author gives recommendation for central and local government that will develop e-government: development of e-government should be done with clear concept of e-government development related to target and strategy or approach written in a blue print or in term of lnpres No.3/2003, strategic plan of e-government, which is established considering rationality aspect and democratic process.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8334
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 1 (2005): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8335
2015-12-15T06:40:29Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Politisasi Birokrasi Pemerintahan Desa Pada Era Reformasi
Triputro, R Widodo
Array
Public bureaucracy holds a strategic position in government implementation as well as to effort of democratization and autonomy in local and village government scope. Professional bureaucracy apparatus intensely support the increase of public service quality, particular yfor social empowerment as the realization of local and village autonomy essence. The concept of bureaucracy neutrality needs to be bought into reality in order to urge a bureaucracy that more oriented to its main function, namely as public service apparatus.
Long history oflndonesian bureaucracy reflects the occuring bureaucracy politization by government regime, with the result that all bureaucracy's line become an administration tool in performing is authority centralization. As the consequence, service tends to be addressed to government (patron) by neglecting public service function. It includes in village government scope, in which bureaucracy becomes a political machine, meanwlile serves as an effective controlling tool that limits social access to public arena.
The outcome of case study conducted in one village of Bantul Regency with data resource was gained from government official and prominent figures both in regency or village government area, reveals that bureaucracy politization in village government nowdays is much stronger than under new orde era. On the pretext of democratization and social empowerment, government (red : regent and his political party) performs a set of bureaucracy politization in village government. With limited village resource condition, politic euphoria, and conflict as the result of election proces of village government bureaucracy apparatus, government intervences village government and its community. The patron-client relation is between the government with village government and its community. It is evidenced that bureaucracy politization of villlage government is re-carried out, among others is the estabilish of "Paguyuban Pamong" with its main agenda is the winning of regent for next period and also the winning one of political party at last general election
2004
Magister Ilmu Administrasi Publik
2005-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8335
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 9, No 1 (2005): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8362
2015-12-15T06:39:50Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan Privatisasi
Ma'arif, Syamsul
-
Array
Liberalization and privatization are often associated with global demands for termination of state interference in business. The policy often result in dispute between neoliberalism and socialism. Neoliberalism perceives state interference in economic area as bad, damaging, an inefficient to economic life. State, which conduct the operation in political power logic, is perceived less or even not give the place for the expanding of healthy market structure and competitive. While socialism perceived state as central figure of economic with the centralized planning instrument and the ownership be on the hand of state. As economic system, socialism can be understood as an economic system in which the means of production, distribution, and exchange are publicly owned and operate. Since socialism assumes state as the most representative organization, so the meaning of owned and operated by public means the power of ownership and the mode of operation be on the hand of state. As political ideology, in its connection wit the economic control, socialism believe that the state should develop the economic planning and control on market operation. This paper prove that neoliberalism and the philosophy demands for termination of state role, in the reality, suffer a kind of paradox. On one hand, it trust market excellence so much over state. But on the other hand, it requires the active role of state to return the free market idea.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8362
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8363
2015-12-15T06:39:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat: Pengalaman COP Malioboro
Anggoro, Yanuar Agung
-
Array
Community Oriented Policing (COP) is an effort of monitoring security by stressing on local initiatives, public and private partnership and policing and policing with the community. It is aimed at, establishing and sustaining community-police-government partnership through a problem solving approach responsive to the needs and demands of the community. COP promotes and support organizational strategies to address the causes and to reduce the fear of crime and social disorder. By partnership, COP insist role and paradigm changes of government, police, and community. This paper describe the collaborative effort and their problems among community, police and the local government.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8363
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8364
2015-12-15T06:39:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Inovasi Organisasi Publik: Implementasi Knowledge Management Mendorong Inovasi
Nurmandi, Achmad
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Array
This paper drives from the environment risk and knowledge literature a model that integrates organizational form and epistemological of public agencies responsible for addressing innovation. Practically, the model in making connections between knowledge management and innovation and provides public agencies manager with a systematic framework for relating democratic context knowledge production processes to particular local government organization.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8364
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8365
2015-12-15T06:39:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan dan Realitas
Wahyuni, Hermin Indah
-
Array
The creation f new broadcasting laws in Indonesia was hindered by tensions between reformist groups bent on fundamental changes to the broadcasting system and conservative group which wanted to continue the status quo. In comparison to the previous broadcasting regulations under the Suharto regime, the new broadcasting law is aimed to changing the television broadcasting system in Indonesia so that it would be more democratic in ideas, institution and policies. The article argues that efforts were made to implement some of the ideals of democratic broadcasting system, but in practice these were weakly supported and their future in uncertain. Fundamental change in the new broadcasting system are still unclear. A new democratic political leadership does not control there regulation and restructuring of the new Indonesia broadcasting system. Rather, the some bureaucrats have reorganised themselves into new constellations.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8365
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8366
2015-12-15T06:39:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Suatu Potret Perempuan dalam Birokrasi Pemda Propinsi DIY Terkini)
Syakdiah, Syakdiah
-
Array
A large of the population of women 50,3% from total population is resources of development very potential, regulations of legislation nothing different between man and women in government sector, role and position to women still long distance with man community, from total of civil servant and in time his proportion is 60% to man and 40% to women. In local government of province special administrative territory Yogya, his proportion 66,2% to man and 33,8% to women.
Women as decision maker and policy formulation in local government of province special administrative territory Yogya still very little, echelon II now 1 people, until need to increased role and position women civil servant pass through education although education of structure, education of gradation and etc education, and need to give a chance bigger again to women civil servant to sit on necessary and have high control toward process of decision of decision maker although policy formulation.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8366
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8367
2015-12-15T06:39:52Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Pembagian Kewenangan dalam Pelayanan Publik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Purwanto, Erwan Agus
Magister Administrasi Publik Fisipol UGM
Array
The implementation of new laws on local autonomy in Indonesia has arisen hopes democracy an better services at the local level. However, these no hopes have not materialized as yer due to various barriers. The local stakeholders are not well prepared with the increasing discretionary powers. They tended to abuse their powers and neglected public interests, which resulted in loss qualified public services. Thing are more complicated as central government officials have not ready to share authorities with their local counterparts. Local government budgets are still depended on subsidies from the central government. It is difficult for the local government to carry out autonomous and efficient public services long as the financial issues are not resolved.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2006-11-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8367
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 10, No 2 (2006): November
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8390
2023-01-10T07:09:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi
Pratikno, Pratikno
Fisipol UGM
Array
Horizontal relations in the governance model are inadequately managed by intra-organizational approach. To dealt with these horizontal relations, however, the juricidial and hierarchical instruments of intra-organization have apparaently lost its relevance and even problematic. Conversely, these relations need for the more soft and informal instruments in achieving consensus and synergy among relatively autonomous actors. in consequence, the network-based organization theories shall be immediately developed.
The most important task in developing these theories lain on how to formulate a set of technical manners in ordet to establish ann institutionalized and sustainable energy. This paper attempts to initially develop a network theory and network governance instrumentation in the context of anarchical (non-autoritative) relations. By adopting the seminal concept of structure-agency duality in the Giddens; structuration theory, network management could be strategically defined as a social action of the agency (game management) to (re)constitute the constraining potentials in order to facilitate and enable the processes of synergy-building.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2008-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8390
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 12, No 1 (2008): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
oai:jurnal.ugm.ac.id:article/8391
2023-01-10T07:09:51Z
jkap:ART
"151215 2015 eng "
2477-4693
0852-9213
dc
Keluhan Sebagai Bentuk Partisipasi
Purwanto, Erwan Agus
Fisipol UGM
Array
To get equal access to good-quality public service is the right of every citizen. Unfortunately, the quality of public service in Indonesia is still far below the expectation of the people. Corruption practice is the main factor to be blamed as the source of the problem in this case. There are many ways to improve the quality of public service. One of them is to encourage the awareness of people to complain when he/she feels unsatisfied with the quality of public services provided by the government. To facilitate people to complain many developed countries establish an institution that is called ombudsman. This article discusses the effectiveness of local ombudsman of Yogyakarta Special Province in channeling the people's complaints as the way to improve teh quality of public services in this province.
Magister Ilmu Administrasi Publik
2008-05-20 00:00:00
application/pdf
https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8391
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik); Vol 12, No 1 (2008): May
eng
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
5f4ecda3a61971e68db7e88c6d57edc9